Restorasi Gambut di Indonesia: Melihat Lebih Dalam dengan Kacamata "Governance"

AGUNG WICAKSONO, Dr. Agus Heruanto Hadna

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengulas retorasi gambut dari perspektif yang berbeda dengan yang biasa dilakukan. Penelitian mengenai restorasi gambut sudah cukup banyak dibahas dari aspek teknis di bidang ilmu kehutanan maupun pertanian. Atas dasar ini, peneliti mencoba melihat restorasi gambut dari perspektif ilmu sosial. Pendekatan aktor menjadi fokus dengan menggunakan teori collaborative governance sebagai kerangka utama penelitian.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Restorasi gambut sebagai program strategis pemerintah adalah isu yang sedang hangat. Ini semula ditengarai akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang menjadi biang penyebab bencana asap terparah pada tahun 2015. Bank Dunia menaksir dampak kerugian ekonomi mencapai Rp. 221 Trilliun. Sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut yang menjadi leader dalam pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia. Untuk diketahui bersama bahwa memang restorasi gambut di rancang dengan kerangka kolaborasi dengan banyak aktor. Pemerintah, masyarakat, LSM dan Swasta adalah aktor-aktor kunci pelaksanaan restorasi gambut (collaborative governance). Salah satu Provinsi Prioritas restorasi gambut adalah Provinsi Riau dan berstatus sebagai Pilot Project. Atas dasar ini peneliti mengambil sample penelitian pada restorasi gambut di Provinsi Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kegagalan kolaborasi antar aktor pada program restorsasi gambut di Riau. Tidak jelasnya status Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan tidak aktifnya Pemerintah Provinsi Riau dalam mennyokong agenda restorasi gambut menjadi temuan dalam penelitian ini. Peneliti melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Faktor ekonomi menjadi yang utama karena restorasi gambut berkaitan dengan investasi di bidang kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian penyebab kegagalan kolaborasi antar aktor tersebut juga disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemimpin politik yang ada di Riau.

This study is aimed at reviewing peat lands retreat from a different perspective than it is usually done. Research on peat lands restoration has been widely discussed from the technical aspects in the field of forestry science and agriculture. On this basis, researchers are trying to see peat lands restoration from a social science perspective. The actor's approach becomes the focus by using collaborative governance theory as the main framework of research. This research uses qualitative method with case study approach. Peat lands restoration as a government strategic program is a current issue. This was originally suspected as a result of forest fires and peatlands which became the main cause of the worst smoke disaster in 2015. The World Bank estimates the impact of economic losses reaching up to 221 Trillion rupiah. In accordance with Presidential Regulation no.1 Year 2016, the government established the Peat lands Restoration Agency which became the leader in the implementation of peat lands restoration in Indonesia. It is well known that peat lands restoration is designed with collaborative frameworks with many parties. Governments, communities, NGOs and Privates are key actors in the implementation of peat lands restoration (collaborative governance). One Province Priority peat lands restoration is Riau Province as Pilot Project. On this basis researchers took samples of research on peat lands restoration in Riau Province. This study concludes that there is a failure of collaboration between actors in the peat restoration program in Riau. The unclear status of the Tim Restorasi Gambut Daerah (Regional Peat lands Restoration Team) and the inactivity of the Riau Provincial Government in supporting the peat restoration agenda are the findings in this study. Researchers see there are several factors that cause it to happen. Economic factors are central because peat lands restoration is linked to investments in forestry and oil palm plantations. Then the cause of the failure of collaboration between actors is also caused by lack of commitment from political leaders in Riau.

Kata Kunci : Governance, Collaborative Governance, Gambut, Restorasi Gambut