EVALUASI PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (STUDI KASUS PADA KPPN YOGYAKARTA)

IMAM ABDURRAHMAN M, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A. Ak., CA.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran belanja DAK Fisik yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp69.531.500.436.000 disalurkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan spesifik yakni untuk keperluan investasi di daerah (belanja modal), sehingga pengalokasian DAK Fisik secara langsung dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah. Peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran terus dioptimalkan melalui peningkatan dan percepatan penyerapan anggaran. Kondisi pelaksanaan anggaran belanja DAK Fisik tahun 2017 pada KPPN Yogyakarta terlihat tidak optimal. Pada satu sisi anggaran DAK Fisik yang telah disalurkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp315.989.383.510 dengan persentase total mencapai 91,74%. Pola penyaluran anggaran DAK Fisik pada tahun 2017 dilakukan secara bertahap per triwulan yakni pada triwulan I sebesar 30% (realisasi 30%), triwulan II sebesar 25% (realisasi 24,88%), triwulan III sebesar 25% (realisasi 21,68%), dan triwulan IV sebesar 20% atau sisa dari nilai rencana penyelesaian kegiatan (realisasi 14,36%). Pada sisi lainnya terjadi penumpukan penerbitan SP2D pada batas-batas akhir penyaluran pada tiap triwulan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran anggaran belanja DAK Fisik sehingga ditemukan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyaluran anggaran belanja DAK Fisik menjadi tidak optimal pada KPPN Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan anggaran belanja DAK Fisik sehingga penyaluran anggaran belanja DAK Fisik dapat berjalan dengan optimal yang pada akhirnya terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data diperoleh dari KPPN Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyebab persentase penyaluran anggaran belanja DAK Fisik tidak optimal ialah pelelangan gagal, kurangnya koordinasi dengan kementerian teknis, dan daftar kontrak kegiatan terlambat disampaikan. Kedua, penyebab penumpukan penyaluran anggaran belanja DAK Fisik pada batas akhir tiap triwulan ialah peraturan pelaksanaan penyaluran terlambat diterbitkan, penyaluran yang dilaksanakan secara bertahap per triwulan menghambat pembayaran pekerjaan yang telah selesai, dan pemutakhiran aplikasi terlambat.

Specific allocation funds (known as DAK) are funds from APBN allocated to certain regions with the aim of assisting in funding specific activities which are regional affairs and in accordance with national priorities. The Physical DAK allocated in APBN in the amount of Rp5,531,500,436,000 is channeled to regional governments with the specific objective of fulfilling investment needs in the regions (capital expenditures), so that the allocation of Physical DAK can directly improve the human development index (known as IPM) in the region. The improvement of expenditure quality from the aspect of budget implementation is continuously optimized through the improvement and acceleration of budget absorption. The execution condition of Physical DAK budget 2017 at KPPN Yogyakarta does not look optimal. On the one hand, the Physical DAK budget disbursed in the fiscal year 2017 is Rp315.989.383.510 with a total percentage of 91.74%. The pattern of physical DAK budget disbursement in 2017 is done gradually in quaterly terms, 30% in the first quarter (realization 30%), 25% in the second quarter (realization 24.88%), 25% in the third quarter (realization 21.68%), and fourth quarter 20% or the remainder of the value of the completion plan (14.36%). On the other hand the publication of SP2D on the final limit of disbursement is made in each quarter. The purpose of this research is to evaluate the implementation of Physical DAK budget distribution so that the problems that caused the non-optimal distribution of Physical DAK budget at KPPN Yogyakarta can be determined. The results of this study are expected to be used as reference materials in order to increase the smoothness of Physical DAK expenditure budget so that the distribution of Physical DAK budget can run optimally, which in the end there is an increase of human development index (IPM). This research uses a qualitative research method of case study, this research data obtained through in-depth interview and document review. Data were obtained from KPPN Yogyakarta and Local Government of Yogyakarta City. The results stated that firstly, the causes of the non-optimal percentage of Physical DAK Expenditure budget are failed auction, lack of coordination with technical ministry, and the tardy submission activity contracs list. Secondly, the causes of the Physical DAK budget distribution accumulation at the deadline of each quarter are the implementation of the later issued delivery regulations, the gradual quaterly disbursement that inhibits the payment of completed work, and the late application update.

Kata Kunci : DAK Fisik, KPPN, anggaran, APBN