Politik Pengakuan Intersubjektif : Perjuangan Komunitas Rumah Lanting atas Hak Menetap dan Hak Ekonomi sebagai Warga Negara di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

JULI NATALIA S, Dr. Suharko, M.Si.

2018 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya. Metode penelitian adalah kualitatif, pendekatan studi kasus Robert E. Stake (1988). Penelitian ini menemukan terbentuknya identifikasi baru diantara komunitas rumah lanting dan Pemkot Palangka Raya untuk perdebatan wacana penggusuran yang selama ini masing-masing entitas masih memiliki pemahaman sendiri, dan belum ada proses pemahaman akan tuntutan masing-masing dari setiap entitas. Adapun masalah penelitian ini sesungguhnya didasari oleh Pemkot Palangka Raya telah memproduksi wacana penggusuran dan penghinaan pola penghidupan terhadap komunitas rumah lanting. Padahal, komunitas ini memiliki kontribusi terhadap perkembangan Kelurahan Pahandut Seberang dan Kota Palangka Raya. Apalagi Pemkot Palangka Raya akan memindahkan permukiman komunitas ini ke daratan dan jauh dari sungai. Komunitas rumah lanting melihat perspektif Pemkot Palangka Raya sebagai subjek yang menghina mereka. Padahal sesungguhnya, Pemkot Palangka Raya memberikan perhatian kepada komunitas lanting selama ini, baik dalam memberikan kesempatan lama tinggal diatas sungai Kahayan, sampai kepada kemudahan akses pengurusan KTP maupun kepemilikan hak atas tanah di tepian sungai Kahayan. Disamping perdebatan itu, komunitas lanting membangun pola pengakuan intersubjektif dengan ke lima kelompok representasi (masyarakat rumah panggung, aparat kelurahan, BOS, kelompok budidaya ikan, dan mantir adat), harapan komunitas lanting bahwa kelompok representasi ini dapat menghubungkan tuntutan mereka kepada Pemkot Palangka Raya. Audiensi sudah sering dilaksanakan antara Pemkot Palangka Raya dengan kelompok representasi, tetapi sering menemukan kenihilan kesepakatan untuk masalah penggusuran dan pemindahan permukiman pada komunitas rumah lanting. Namun, audiensi ini memberikan pemahaman dan pembelajaran pada setiap Pemkot Palangka Raya dan komunitas rumah lanting untuk menangkap tuntutan dari mitra interaksinya. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Agustus 2017 telah disepakatilah akan etika baru. Adapun etika baru ini merupakan hasil pengenalan dan pemahaman akan tuntutan dari setiap subjek. Pemkot Palangka Raya masih mengakomodir komunitas rumah lanting atas tuntutan mereka untuk tetap dapat tinggal dekat sungai (permukiman baru didaratan) dan tetap dapat bekerja sebagai petani keramba. Komunitas rumah lanting juga dapat mengakomodir tuntutan Pemkot Palangka Raya terhadap komunitas ini agar tidak tinggal di atas sungai. Sesungguhnya pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan baru antara Pemkot Palangka Raya dengan komunitas rumah lanting, dan masing-masing subjek menjadi otonom atas pemenuhan tuntutan sentralnya dari mitra interaksi pengisi konflik ini. Namun, sebagai catatan kritis bahwa pada tahap ini, Pemkot Palangka Raya masih memandang komunitas rumah lanting sebagai subjek yang homogen. Padahal, komunitas rumah lanting ini sangat kaya akan latar belakangnya, termasuk masalah pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penjelasan intisari diatas merupakan perspektif Honneth atas pengakuan intersubjektif, jadi memiliki keterbatasan dari awal yang tidak membedakan secara detail akan heterogennya warga negara dalam komunitas rumah lanting. Untuk melengkapi itu digunakan perspektik kewarganegaraan demokratik. Perspektif ini membongkar cara pandang pemkot yang tidak menangkap keberbedaan mereka. Kebijakan identifikasi baru atas rencana relokasi memberikan ketidakadilan bagi warga negara lain dalam komunitas rumah lanting. Walaupun begitu, tetap saja kewarganegaraan demokratik masih sebuah proyek yang mengakui ketakmungkinan terealisasi secara lengkap dan final, dan akan selalu diperjuangkan, termasuk hak warga negara dalam komunitas rumah lanting.

This research was conducted in Pahandut Seberang Village, Palangka Raya City. The research method is qualitative, case study approach Robert E. Stake (1988). This research finds the formation of new identification among lanting home community and Palangka Raya City Government to debate discourse which each entity still has its own understanding, and there is no process of understanding the demands of each entity. The problem of this research is actually based on the Palangka Raya City Government has been producing discourse of evictions and disparagement of the pattern of livelihood to lanting home community. In fact, this community has contributed to the development of Pahandut Seberang Village and Palangka Raya City. Moreover, the City Government of Palangka Raya will move the settlement of this community to the mainland and away from the river. Community home lanting view perspective Pemkot Palangka Raya as a subject that disrespect them. In fact, the Palangka Raya City Government has paid attention to the lanting community so far, both in providing long-stay opportunities over the Kahayan river, to the ease of access to the management of KTP and the ownership of land rights on the banks of the Kahayan river. In addition to the debate, the lanting community established an intersubjective pattern of recognition with the five representational groups (stage home community, urban village apparatus, BOS, fish cultivation groups, and indigenous mantirs), the lanting community's hope that these representational groups could link their demands to the Palangkaraya City Government. Hearings have been frequently held between City Government of Palangka Raya and representation groups, but often find non-compliance to the problem of evictions and resettlement in lanting home community. However, this audience provided an understanding and learning to each of City Government of Palangka Raya and lanting home community to capture the demands of their interaction partners. Therefore, on 23 August 2017 has been agreed upon the new ethics. The new ethics is the result of the recognition and understanding of the demands of each subject. The City Government of Palangka Raya still accommodates the lanting home community for their demands to remain near the river (new settlement on land) and can still work as a cage farmer. Lanting home community can also accommodate the demands of the City Government of Palangka Raya to this community so as not to live on the river. Indeed, at this stage there is already a new agreement between City Government of Palangka Raya and lanting home community, and each subject becomes autonomous over the fulfillment of its central demands from these conflicting interaction partners. However, as a critical note that at this stage, the City Government of Palangka Raya still view the home community lanting as a homogeneous subject. In fact, this lanting home community is very rich in the background, including their work problems. Therefore, the above description of the essence is Honneth's perspective on intersubjective recognition, so it has the limitations from the beginning that do not distinguish in detail the heterogeneity of the citizens in the lanting home community. To complement it is used the perspective of democratic citizenship. This perspective unravels the perspective of the city government which does not capture their differences. The new identification policy on relocation plans provides injustice to other citizens in the lanting home community. Nevertheless, still democratic citizenship is still a project that recognizes the impossibility of being fully and finalized, and will always be fought, including the right of citizens in the lanting home community.

Kata Kunci : Politik pengakuan intersubjektif, rasio universal, kewarganegaraan demokratik / Politics of Intersubjective recognition, universal ratio, democratic citizenship