HAK PESANGON DAN/ATAU UANG PENGHARGAAN MASA KERJA PADA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 29PK/Pdt.Sus/2010 Tertanggal 24 Agustus 2010)

FERNANDO, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Putusan MA 29PK/Pdt.Sus/2010 sehubungan dengan hak pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja NMF yang bekerja di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis dapat atau tidaknya, peralihan PKWT bagi NMF menjadi PKWTT karena terjadinya suatu pelanggaran dalam perjanjian kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana dalam analisa ini peneliti menganalisa gejala yang terjadi, tidak dalam bentuk perilaku, namun dalam suatu kecenderungan. Analisa dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum kemudian menghubungkannya dengan penelitian kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Dari penelitian ini didapatkan hasil pemberi kerja yang merupakan pengguna TKA dan instansi yang mengeluarkan IMTA ataupun dokumen perizinan TKA lainnya harus lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penggunaan TKA, khususnya mengenai jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana di atur dalam PKWT maupun IMTA ataupun dokumen perizinan lain bagi TKA. Selain itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Putusan MA 29PK/Pdt.Sus/2010 juga telah tepat dalam menegaskan hubungan kerja diantara NMF dan PT HMS telah berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Sebagaimana ketentuan dan sanksi mengenai pelanggaran terhadap PKWT bagi TKA masih belum di atur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, perubahan PKWT menjadi PKWTT bagi TKA pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk perlindungan hak dan kepentingan TKA yang dapat diterapkan dalam hukum positif Indonesia dan bukanlah suatu hal yang tidak berdasar hukum.

The objective of the research is to reveal and examine the legal consequences of the 29PK / Pdt.Sus / 2010 of the Supreme Court Decision regarding severance of NMF in Indonesia and to analyze whether or not the transition of PKWT to NMF becomes PKWTT is an offense in the employment agreement. This research was a normative research. The research was conducted through library research on various legal materials by document study. Data from library research were analyzed qualitatively, the result of the analysis was presented descriptively. The result of the research shows that, firstly, the legal consequences of Decision of MA 29PK / Pdt.Sus / 2010 in a narrow manner is the change of working relationship status between NMF and PT HMS from PKWT to PKWTT has caused NMF as TKA to get severance and gratuity award as it can only be obtained by workers who have working relationship in PKWTT; secondly, the breach by the employer against PKWT on foreign workers can basically cause the change of working relationship which was originally a PKWT into PKWTT in order to protect the rights and interests of the foreign worker.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing., Severance, Money of Work Period, Foreign Worker, Non-Specific Time Employment Agreement.