PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN OLEH NOTARIS TERKAIT KETENTUAN PENUNJUKAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PENGESAHAN AKTA AUTENTIK

PITALOKA PUTRI A, 4. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.,

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tentang apa upaya MPD untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh Notaris terkait penunjukkan saksi instrumenter dalam pengesahan akta autentk, mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap nilai pembuktian akta yang saksi intstrumenternya tidak memenuhi syarat, serta mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran ketentuan tentang saksi instrumenter dalam pengesahan akta autentik. Jenis Penelitian ini merupakan normatif empiris yang berisfat deskriptif dengan mendasarkan pada bahan penelitin yang berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa narasumber dan responden. Cara dan alat pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang bersifat umum ke yang khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab notaris terkait pelanggaran ketentuan saksi Instrumenter dalam pengesahan akta autentik meliputi tanggung jawab kedudukannya sebagai Pejabat Umum yakni secara admnistratif dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kewenangan notaris itu sendri terkait dengan akta yang dibuatnya yakni secara perdata dengan bentuk ganti rugi.Hasil penelitian ini menunjukkan akibat hukum terhadap keabsahan akta yang saksi intstrumenternya tidak memenuhi syaratbahwa pelanggaran Pasal 41 UUJN/UUJN-P menjelaskan apabila ketentuan mengenai Pasal 39 dan 40 tidak dipenuhi maka akta hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.Hasil penelitian ini juga menunjukkan upaya yang bisa dilakukan oleh MPD kabupaten Kulon Progo dalam pencegahan notaris agar tidak melakukan pelanggaran tentang penunjukkan saksi instrumenter terkait pengesahan akta autentik dengan melakukan kunjungan ke notaris yang belum menjabat satu tahun dan memberikan pembinaan serta pengarahan awal termasuk mengenai ketentuan penunjukkan saksi instrumenter. Kemudian untuk notaris yang sudah menjabat lebih dari satu tahun di agendakan pemeriksaan rutin tahunan dan pembinaan bulanan.

This research aimed to analyze how to Notary responsible in lawlessness about the appointment of instrumenter witness to the ratification of the deed authentic. To know how strenght of the evidence the authentic deed not qualifed of instrumenter witness terms. And to know what does Regional Supervisory Council (MPD) to prevent the of Notary lawlessness about the appointment of instrumenter witness to the ratification of the deed authentic. This research type was a descriptive normative and empirical norms based on research materials derived from secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, while the primary data were obtained directly from the subject of research in the form of resource persons and respondents. The means and tools of primary data collection were obtained through interviews with respondents and interviewees while secondary data were obtained through literature study. The results of research were then analyzed qualitatively, and then conclusions were drawn using the deductive thinking method, by concluding the research results, from the general to the specific. Based on the result of this research also showed Notary responsible in lawlessness about the appointment of instrumenter witness to the ratification of the deed authentic are two kinds: First, its related to the position of Notary as public official is administrative liability and responsible. Second its related the authority of notary about the deed that their made is civil liability for compensastion.Based on result of the research that about the deed that not qualifed of the terms as a article 41 of UUJN/UUJN-P explain if the rule of article 39 and 40 not qualified the authentic deed will be degrade to underhand deed. The result of the research that the effort of MPD Kulon Progo in prevention of Notary lawlessness about the appointment of instrumenter witness to the ratification of the deed authentic for the first time new Notaries are visited and given guidance especially about the terms of instrumenter witness by MPD. Old Notaries they have routine schedule of yearly evaluation and monthly guidance, MPD will remainds them all the rule about the terms of instrumenter witness.

Kata Kunci : Notaris, Saksi Instrumenter, Majelis Pengawas Daerah (MPD)