ANALISIS KELAYAKAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU)

FATHUR R., Dr. John Suprihanto, M.I.M.

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai pada tahun 2014 dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa masih ada beberapa pokok hasil pemeriksaan yang menjadi masalah dan perlu mendapat perhatian untuk kemudian dibenahi. Salah satu permasalahan yang perlu untuk diperbaiki tersebut terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu piutang hasil pelimpahan tahun 2014 dari pemerintah pusat belum divalidasi sepenuhnya sejumlah Rp298.783.771. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam proses validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamandau hasil pelimpahan tahun 2014 dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ongkos pungut piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut dan membandingkan hasil pungut dengan ongkos pungut piutangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total ongkos pungut piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamandau tahun 2014 hasil pelimpahan dari pemerintah pusat yang belum tervalidasi ialah sejumlah Rp398.575.000. Ongkos pungut piutang tersebut lebih besar dari hasil pungut yang direncanakan. Hasil pungut yang direncanakan hanya sejumlah Rp298.783.771. Sehingga diperoleh selisih ongkos pungut lebih besar dari hasil pungut yaitu sejumlah Rp99.791.289.

Management of the rural and urban land and building tax has been the authority and responsibility of Lamandau Regency Government since 2014 based on Local Regulation of Lamandau Regency number 6 of 2012 on rural and urban land and building tax. From the audit report of the 2015 Lamandau financial statement carried out by the Audit Board of the Republic of Indonesia, there were still some issues found in the results of the audit item that needed improvement. One of the issues was about the management of the rural and urban land and building tax. As much as Rp298,783,771 of the rural and urban land and building tax receivables transferred from 2014 from the central government had not been fully validated. This research was conducted by analyzing the validation process of the rural and urban land and building tax receivables transferred in 2014 from the central government thoroughly. It was to calculate the collection cost of the transferred rural and urban land and building tax receivables of Lamandau Regency that has not been validated and to compare the results of the collected accumulation with the collection cost. The Results of the research indicated that the total collection cost of the rural and urban land and building tax receivables of Lamandau Regency which was transferred in 2014 from the central government that has not been validated Rp398,575,000. The collection cost is greater than the results of the collection planned, that is Rp298,783,771. Thus, there is a difference of Rp99,791,289.

Kata Kunci : validasi, piutang, ongkos pungut. / validation, receivables, collection cost.