HARMONISASI PERIZINAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Kasus: ConocoPhillips (Grissik) Ltd. dan Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu)

AULIA ARDIANI, Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.

2018 | Tesis | S2 Hukum

Optimalisasi kegiatan usaha hulu diperlukan untuk mengatasi devisit migas di Indonesia, tidak terkecuali yang berada di kawasan hutan konservasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan hukum dalam pemberian kewenangan perizinan terkait asas hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah; menganalisis proses perizinan yang dilakukan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. dan Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu untuk keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas di kawasan hutan konservasi; dan mendapatkan bentuk harmonisasi hukum untuk mengatasi kendala perizinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan migas di kawasan hutan konservasi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Penelitian hukum jenis normatif ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitan yaitu migas yang berada di kawasan hutan bukan kewenangan sektor kehutanan karena berdasarkan hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebatas dapat terjaganya kelestarian hutan secara biologis. Dalam melakukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, ConocoPhillips (Grissik) Ltd. dan Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu terkendala perizinan karena wilayah kerjanya ditetapkan menjadi kawasan hutan konservasi. Berdasarkan analisis studi kasus, secara teknis pemerintah telah menyepakati pengeboran berarah dari luar kawasan hutan konservasi, sehingga ditinjau dari asas kemanfaatan migas, pemerintah perlu melakukan diskresi untuk memberikan kepastian hukum.

Optimizing of upstream activities is needed to overcome the defisit oil and in Indonesia, no exception which is in conservation forest. This study aims to identify legal policy in granting permit authority related to the principle of rights management and land use; analyze the permit process by ConocoPhillips (Grissik) Ltd. and Joint Operation Agency of PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu for the sustainability of upstream oil and gas activities in conservation forest; and obtain form harmonizing of law to overcome permit constraints in management and utilization of oil and gas in conservation forest equitable and environmentally sound. This type of normative legal research uses a statutory approach and a conceptual. This research is used primary data from interview with informant and secondary data obtained from literature study. The result of the research is that the oil and gas in the forest area is limited to the preservation of forest biologically. In extending the Cooperation Contract, ConocoPhillips (Grissik) Ltd. and Joint Operation Agency of PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu are constrained by permit because their working areas are designated conservation forest. Based on analysis of case studies, technically the government has agreed on directed drilling from the outside of conservation forest, so in terms of the principle of oil and gas benefits, the government needs to do discretion to provide legal certainty.

Kata Kunci : Harmonisasi, Perizinan, Usaha Hulu Migas, Hutan Konservasi;Harmonizing, Permit, Upstream Oil and Gas Business, Conservation Forest