STUDI KOMPARASI KINERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT SEBELUM DAN SELAMA KEPEMIMPINAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

ADIB APRILIANUR, I Wayan Nuka Lantara

2018 | Tesis | S2 Manajemen

Kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tujuan sebuah organisasi (Keban, 2000). Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan atau memberikan manfaat. Kinerja yang seharusnya dicapai adalah bentuk dari perwujudan tata kelola pemerintahan (good governance). Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjambatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Dwiyanto, 2003). Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Saat ini KKP dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti dan sebelumnya dijabat oleh Menteri Sharif Cicip Sutardjo. Saat ini Menteri Susi dikenal sebagai seorang menteri yang memiliki keberanian dalam membuat sebuah kebijakan. Kebijakan yang paling dapat diingat oleh masyarakat adalah kebijakan dalam peneggelaman kapal asing yang tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia. Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis tingkat eselon III memiliki tugas dan visi menjadi pusat unggulan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan observasi sumber daya laut. Hal ini menjadikan BROL sebagai satu–satunya lembaga pemerintah yang membidangi kegiatan penelitian dan observasi laut seluruh wilayah perairan di seluruh Indonesia. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan kinerja Balai Riset dan Observasi Laut sebelum dan selama Kepemimpinan Menteri Kelauan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah: 1) Perencanaan dan Anggaran, 2) Reformasi Birokrasi, 3) Sumberdaya Litbang, 4) Penelitian dan Informasi 5) Pemantauan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif berupa case study dengan menggunakan sumber berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner AHP dan wawancara langsung dengan narasumber dan responden lapangan. Data sekunder diperoleh dari referensi literatur yang sesuai dengan materi dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi prioritas utama kinerja Balai Riset dan Observasi Laut periode sebelum secara berurutan dengan prosentase masing- masing yaitu Penelitian dan Informasi (24,98%), Perencanaan dan Anggaran (22,04%), Sumberdaya Litbang (21,14%), Pemantauan (18,81%) dan Reformasi Birokrasi (13,03%). Sedangkan periode selama secara berurutan dengan prosentase masing- masing yaitu Reformasi Birokrasi (26,53%), Pemantauan (25,63%), Perencanaan dan Anggaran (18,02%), Penelitian dan Informasi (17,01%) dan Sumberdaya Litbang (12,80%).

Performance is defined as achievement level of the result or the purpose of an organization (Keban, 2000). An organization is considered having optimized performance if it results something profitable or beneficial. Performance which should be achieved is the form of the realization of the good governance. Good governance covers the whole process mechanism and institutions where citizens and community groups express their interests, use legal rights, fulfill obligations and bridge the distance between them (Dwiyanto, 2003). Ministry of Maritime and Fisheries Affairs is a government ministry that organizes marine affairs and fisheries within the Indonesian government. Currently, is led by Minister Susi Pudjiastuti and previously served by Minister Sharif Cicip Sutardjo. Minister Susi Pudjiastuti is known as a minister who has courage in making policy. The policy which is mostly remembered by the society is the policy in sinking foreign ships which have no permission to fish in Indonesian waters. Institute for Marine Research and Observation (IMRO) as one of echelon III Technical Implementation Unit has the task of carrying out and vision is to be the flagship center in the research and observation of marine resources activity. This makes IMRO is the only one government agency which is in charge of research and observation of marine resources in the territorial waters throughout Indonesia. The expected goal from this research is to comprehend the difference of the performance of IMRO, before and during the tenure of Minister of Maritime and Fisheries Affairs Susi Pudjiastuti, by using Analytical Hierarchy Process (AHP). The criteria used in this method are: 1) Planning and Budget, 2) Bureaucratic Reform, 3) Resources, 4) Research and Information, 5) Monitoring. This research is a descriptive research in the form of case study by using sources based on primary and secondary data. The primary data is obtained from the distribution of AHP questionnaires, and interviews with the interviewees and the respondents. The secondary data is obtained from the literature reference which is appropriate with the material of this research. The results of the research shows that the main priority of the performance of IMRO in the previous period are Research and Information (24,98%), Planning and Budget (22,04%), R & D Resources (21,14%), Monitoring (18,81%), and Bureaucratic Reform (13,03%), while the during period are Bureaucratic Reform (26,53%), Monitoring (25,63%), Planning and Budget (18,2%), Research and Information (17,01%), and R & D Resources (12,8%).

Kata Kunci : Kinerja, Perencanaan dan Anggaran, Reformasi Birokrasi, Sumberdaya Litbang, Penelitian dan Informasi, Pemantauan, AHP.