PENGARUH PENDEKATAN TEKNOKRATIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DWIJO APRILIYANTO, Prof.Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P

2018 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan Rancangan RKPD (rancangan teknokratik) dan diselaraskan dengan pendekatan politik, partisipatif, top down dan bottom up. Selanjutnya, RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan : 1). Implementasi pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan untuk penyusunan APBD di Kabupaten Tanah Bumbu. 2). Pengaruh pendekatan politik dan partisipatif terhadap pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan untuk penyusunan APBD di Kabupaten Tanah Bumbu. 3). Perencanaan yang ideal untuk penyusunan APBD di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Data sekunder berasal dari dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, bahan pustaka dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan mengalami kegagalan atau tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya dikarenakan : a.) keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia atau aparatur perencana maupun sumber daya finansial di Kabupaten Tanah Bumbu; b.) adanya tim perencana lain yang membuat peranan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD tidak berjalan sebagaimana mestinya; 2). Pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif telah diimplementasikan bersamaan dalam penyusunan perencanaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Namun di dalam penyusunan APBD, pendekatan teknokratik yang berasal dari Kepala Daerah dan SKPD sangat dominan dibandingkan dengan pendekatan partisipatif maupun pendekatan politik (DPRD). 3). Perencanaan secara ideal belum terwujud di Kabupaten Tanah Bumbu. Perencaanaan yang ideal dapat terwujud apabila terdapat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari proses penyusunan RKPD sampai dengan penetapan APBD.

The Local Government Work Plan (RKPD) is an annual development planning document for local government, based on RKPD Design (technocratic design) and harmonized with political, participatory, top down and bottom up approaches. Furthermore, RKPD is used as a guide in the drafting of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This research aims to identify and describe: 1). Implementation of technocratic approach in development planning for APBD arrangement in Tanah Bumbu Regency. 2). The influence of political and participatory approaches to the technocratic approach in development planning for the APBD drafting in Tanah Bumbu Regency. 3). Ideal planning for APBD drafting in Tanah Bumbu District. This research uses a qualitative approach or research method with case study type and descriptive research type. Data collection techniques are conducted by using primary data and secondary data. Primary data is derived from interviews with informants. The selection of informants is done purposively, ie the technique of taking informants with certain considerations. Secondary data is derived from planning documents, budgeting documents, library materials and other sources. The results of this research indicate that : 1). The technocratic approach in development planning is failed or can not be fully implemented because of : a). the limited resources on human resources or planners apparatus and financial resources in Tanah Bumbu Regency; b.) the existance of other planners who make the role of Regional Development Planning Agency (Bappeda) do not run well so that communication and coordination between Bappeda and SKPD do not work properly. 2). Political, technocratic and participatory approaches have implemented simultaneously in the planning-drafting of Tanah Bumbu Regency. However in APBD drafting, the technocratic approach derived from the Head of Region and SKPD is very dominant than the participatory approach and the political approach (DPRD). 3). Ideal planning has not been achieved in Tanah Bumbu Regency. Ideal planning can be realized if there is consistency between planning and budgeting starting from the process of RKPD drafting up to APBD determination.

Kata Kunci : Pendekatan Teknokratik, Rancangan RKPD, RKPD, APBD