Laporkan Masalah

RELASI BADAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL WORK) (Studi Relasi Antara KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015)

ACHMAD MAULUDINI, Drs. Bambang Purwoko, MA

2018 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Kajian ini fokus mengelaborasi relasi antar dua badan penyelenggara pemilu independen dalam sistem tata kelola pemilu di Indonesia. Utamanya adalah mengenai relasi antara KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang 2015 sebagai studi kasus. Relasi kedua badan penyelenggara dalam Pilwakot Semarang 2015 dipilih terutama karena adanya dinamkina yang bersifat paradoks, adanya dorongan kuat untuk melakukan praktik baik kolaborasi di satu sisi sekaligus mengedepannya konflik di lain sisi. Menggunakan perspektif sociological institutionalism, kajian ini menyandarkan kerangka analisisnya pada konsep kerja kelembagaan (institutional work). Hasilnya, kajian ini menemukan bahwa kekooperatifan aktor penyelenggara (terutama penyelenggara tenis-administrasi pemilu) memainkan peran penting dalam upaya pencapaian integritas (administrasi) pemilu dalam model kelembagaan yang berakar pada double independent framework ini. Di mana kekooperatifan tersebut potensial menjadi basis strategi menejerial yang dapat mengantar lebih jauh kolaborasi kerja kelembagaan, terutama dalam dimensi creating institituins dan maintaining institutions. Sementara itu, konflik di antara kedua badan independen ini, yang potensinya muncul sebagai konsekuensi atas ikatan yang longgar, memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap upaya pencapaian integritas pemilu terutama bila aktor pada badan pengawas pemilu yang justru tergelincir ke dalam dimensi disrupting institutions. Hal ini bahkan dapat menjadi semakin buruk manakala konflik yang mengemuka tidak terselesaikan secara tuntas (clear and clear).

This study focuses to elaborate relationship between two independent Electoral Management Bodies (EMBs) on electoral governance system in Indonesia. It especially is about relationship between KPU Kota Semarang and Panwas Kota Semarang in Pilwakot Semarang 2015 (2015 Mayoral Election in Semarang City) as a case study. The relationship was chose because of the paradoxical dynamics, strong motivation to make good practices toward collaboration in the one hand and the emergence of conflict on the other hand. To use the sociological institutionalism approach, the study takes concept of institutional work as analytical framework. The result shows that actors� co-operative attitude (especially actors within electoral technical-administration organizer) plays important role to gain the electoral (administrative) integrity in the model of electoral management which rooted from double independent framework model. The actors� co-operative attitude is potential to be used by the bodies as the basis of managerial strategy to build wider collaboration of institutional work. On the other hand, the emergence of conflict between the bodies, as consequence of loose relationship tie, has counterproductive impact to the electoral integrity obtain especially when the actors whose part of electoral supervisory body precisely do the disrupting institutions. Furthermore, the impact is able to be worse when the conflict cannot be solved completely (clear and clean).

Kata Kunci : Relasi (Relationship), Badan Penyelenggara Pemilu (Electoral Management Bodies), Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance), Administrasi Pemilu (Electoral Administration), Kerja Kelembagaan (Institutional Work), Pilwakot Semarang 2015

  1. S2-2018-404197-abstract.pdf  
  2. S2-2018-404197-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-404197-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-404197-title.pdf