ISLAM MODERAT DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA REFORMASI

ANDI PURWONO, PROF. DR. M. MOHTAR MAS'OED, MA

2018 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Disertasi ini merupakan studi tentang Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era reformasi. Islam moderat telah lama menjadi norma yang embedded secara kultural maupun institusional di tanah air. Sebagai norma yang sejak lama embedded, mengapa Islam moderat baru muncul dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia era Reformasi ? Bagaimana internalisasinya dalam kebijakan luar negeri Indonesia ? Riset terdahulu dalam tema Islam dalam politik luar negeri Indonesia mengedepankan variabel karakter abangan pemimpin, worldview elite, tekanan kelompok muslim, identitas negara, kepentingan nasional material, dan dominasi wacana global. Riset ini menggunakan perspektif konstruktivisme dan berargumen bahwa kemunculan Islam moderat dalam politik luar negeri Indonesia sangat berkaitan dengan peran agensi pengusungnya. Norma Islam moderat berkaitan dengan kontestasi berbagai ide Islam sepanjang sejarah Indonesia. Ketika menjadi presiden, Gus Dur bersama Menteri Luar Negeri Alwi Shihab yang juga ilmuwan Islam moderat menjadi agensi yang memasukkan gagasan Islam moderat ke dalam kebijakan luar negerinya. Agensi selanjutnya adalah organisasi Islam moderat terutama NU dan Muhammadiyah yang melihat momentum benturan terkait aksi radikalisme dan terorisme di tingkat nasional dan internasional kemudian memperkuat wacana dan gerakan persuasi, termasuk kepada pembuat kebijakan luar negeri untuk mengadopsi norma. Elit kementerian luar negeri terutama Hassan Wirajuda berperan penting di tahap ini. Norma Islam moderat kemudian juga didifusikan ke luar negeri dilakukan melalui forum yang dibentuk serta melalui jejaring struktur kelembagaan organisasi NU dan Muhammadiyah. Intensitas pengetahuan juga disebarkan secara massif dan luas melalui gerak wacana di media cetak dan elektronik. Terakhir, Islam moderat diinternalisasikan ke dalam kebijakan luar negeri secara terus menerus. Kebijakan menjembatani problem Islam dan Barat serta kebijakan dalam merespon problem Dunia Islam merefleksikan norma Islam moderat tersebut. Berbagai pernyataan resmi juga menunjukkan bekerjanya norma sebagai basis kebijakan luar negeri. Temuan- temuan pada riset ini menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi motivasi kebijakan di mana nilai Islam menjadi pengetahuan dasar sekaligus common perception terjadinya relasi luar negeri. Sehingga kebijakan luar negeri terjadi karena diawali sebuah pengetahuan atau persepsi (perception ex-nihilo). Kenyataan ini menolak pandangan bahwa basis kepentingan sebagai dasar hubungan luar negeri.

This dissertation is a study of moderate Islam in Indonesia foreign policy in the reform era. Moderate Islam has long been the norm embedded culturally and institutionally in the country. As a norm that has long been embedded, why is moderate Islam emerging in Indonesia's foreign policy agenda of the Reformation era? How is its internalization in Indonesia's foreign policy? Previous research in prioritizes abangan leader character variables, elite worldview, Muslim group pressure, national identity, material national interests, and global discourse dominance. This research uses a constructivism perspective and argues that the emergence of moderate Islam in Indonesian foreign policy is closely related to the role of its bearers. Moderate Islamic norms are related to contestation of various Islamic ideas throughout Indonesia's history. When he became president, Abdurrahman and Foreign Minister Alwi Shihab, who is also a moderate Islamic scientist, became an agency that incorporated moderate Islamic ideas into his foreign policy. Subsequent agencies are moderate Islamic organizations, especially NU and Muhammadiyah, who see the momentum of the collisions related to the actions of radicalism and terrorism at the national and international level and then strengthen the discourse and movement of persuasion, including to foreign policy makers to adopt the norm. Elite foreign ministry especially Hassan Wirajuda plays an important role at this stage. Moderate Islamic norms are then distributed abroad through established forums and through a network of institutional structures of NU and Muhammadiyah organizations. Intensity of knowledge is also disseminated in a massive and widespread through the movement of discourse in print and electronic media. Finally, moderate Islam is internalized into foreign policy on an ongoing basis. The policy of bridging the problems of Islam and the West and policies in responding to the problems of the Muslim World reflects the norms of moderate Islam. Various official statements also indicate the working of norms as the basis of foreign policy. The findings of this research indicate that Islam can be a policy motivation in which Islamic values become basic knowledge as well as common perception of foreign relations. So that foreign policy occurs because begins a knowledge or perception (perception ex-nihilo). This fact rejects the view that material interest as the basis of foreign relations.

Kata Kunci : Kata kunci: norma Islam moderat, agensi, konstruksi, difusi, internalisasi