Analisis Pengadaan Kapal: Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

KAIHATU BRYAN PETRUS, Indra Bastian, Prof., Dr., M.B.A., CMA.

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Pada tahun 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan program pengadaan 1.000 kapal penangkap ikan ukuran 30 GT atau yang dikenal dengan sebutan Inka (kapal) Mina (ikan) untuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Program KKP ini dinilai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus pengadaan kapal ikan yang bermasalah dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dibeberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengadaan kapal penangkap ikan ialah DKP Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek dari penelitian ini. Permasalahan yang dihadapi ialah keterlambatan pembuatan kapal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar dari permasalahan pengadaan kapal dengan melihat kesesuaian proses pengadaan kapal di DKP Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta penyebab dari keterlambatan pembuatan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe eksploratoris. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara (open-ended), dan observasi langsung. Pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan proses pengadaan kapal di DKP Prov. Sulut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penandatanganan hingga pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keterlambatan pembuatan kapal terjadi pada pihak penyedia. Penyebab keterlambatannya yaitu; kurangnya pengalaman perusahaan yang berdampak pada kurangnya tenaga ahli; keterlambatan pengiriman bahan baku; dan kondisi alam yaitu curah hujan yang tinggi. Akibat dari keterlambatan pengerjaan kapal menimbulkan beberapa temuan berupa ketidakcocokan tanggal serah terima dan sea trial pada dokumen berita acara dengan tanggal foto-foto hasil serah terima dan sea trial yang diambil, ketidaksesuaian ukuran kapal, adanya ambiguitas peran pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ketidaksesuaian perhitungan denda keterlambatan.

In the years of 2010-2014 the Ministry of Marine and Fisheries Affairs launched the procurement program of 1.000 fishing vessels of 30 GT size or known as Inka (vessel) Mina (fish) to increase the income and welfare of fishermen. The Ministry of Marine and Fisheries Affairs program is considered not running optimally yet. It is proved by so many cases of fishing vessel procurement which are still being in problems that involve the Office of Marine and Fisheries Affairs in several regions in Indonesia. One of the regions which is being in problems regarding the procurement of fishing vessels is the Office of Marine and Fisheries Affairs of North Sulawesi Province, which is the object of this study. The set of problems faced by the region is the delays of shipbuilding. Therefore, the aim of this study is to identify and to analize the roots of the problems of the vessel procurement by noticing the suitability of vessel procurement process at the Office of Marine and Fisheries Affairs of North Sulawesi Province with the presidential regulation No 54, 2010, and the causes of the shipbuilding delays. This study uses the case study approach with the exploratory type. Data collection is done through documentation, open ended interview, and direct observation. For the selection of participants the writer uses purposive-sampling technique. The technique of analizing data is done by reducing data, presenting data, and then drawing the conclusions. The results of the study indicate that the process of vessel procurement at the Office of Marine and Fisheries Affairs of North Sulawesi Province, starting from the preparation stage, the stage of signing up contract until the contract implementaion stage all run in accordance with the presidential regulation No 54, 2010. The delays of shipbuilding occur on the provider side. The cause of delays is the lack of experience of the company which impacts on the lack of experts, the delay of the delivery of raw materials, and the natural condition, i.e high rainfall. The effect of the delays in the work of shipbuilding has resulted in several findings in the form of incompatibility of the date of handover and sea trial at the document of official report with the date of photographs taken at the handover moment, the mismatch of the vessel size, the ambiguity of the role of the technical executing officers, and the incompatibility of the calculation of the fines for late payment.

Kata Kunci : Proses Pengadaan Kapal, Keterlambatan Pembuatan Kapal