Analisis Pengenaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lumintu Berdasarkan Transaksi Pada Tahun 2017

WINDA SARI, Dina Natasari, SE., M.Si., AK., CA

2018 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling dominan. Hampir 70 persen sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari Pajak. Setiap Badan yang berdiri wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maksimal 1 bulan setelah operasional. UPK Lumintu merupakan wajib pajak Badan di Gunungkidul. UPK Lumintu dalam pelaksanaan usaha mendapatkan dana dari APBD. Pelaksanaan kegiatan usaha UPK Lumintu berbasis dana perguliran. Terdapat 2 produk jasa UPK Lumintu, produk tersebut berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Unit Ekonomi Produktif (UEP). Awal tahun 2018 UPK Lumintu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Badan. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan perpajakan pada UPK Lumintu. Kesulitan tersebut berupa pegawai UPK Lumintu belum memiliki pemahaman ketentuan perpajakan. Berdasakan perhitungan penulis, UPK Lumintu secara komersial pada tahun 2017 memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 M sehingga dikenai PP 46 Tahun 2013 atas kegiatan utama. UPK Lumintu juga dikenai PPh Pasal 23 untuk transaksi belanja Jasa, PPh Pasal 22 untuk transaksi belanja barang, PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi kontruksi, dan PPh Pasal 21 atas gaji tenaga kerja lepas atau honorer dan pegawai tetap.

Tax is the most dominant source of state revenue. Almost 70 percen of the income source in the State Revenue and Expenditure Budget was come from tax. Each agency that begin their entrepreneur shall register as taxpayer maximally 1 month after the operation. UPK Lumintu is a taxpayer of the agency in Gunungkidul. UPK Lumintu in the execution of business get fund from APBD. Business activities of UPK Lumintu is based on revolving fund. There are two product service of UPK Lumintu, the product are Women Savings and Loans (SPP) and Productive Economic Unit (UEP). In the beginning of 2018 UPK Lumintu enroll as a taxpayer of the Agency. UPK Lumintu has diffixulties in the implementation of taxation because UPK Lumintu employees have no understanding of taxation. Based on the author's calculation, according to commercial year 2017 UPK Lumintu has gross turnover less than Rp4,8 M. Based on the gross turnover UPK Lumintu subject to PP 46 of 2013 for main activities. UPK Lumintu is also subject to Article 23 Income Tax for service spending transaction, Income Tax Article 22 for goods expenditure transaction, Income Tax ARTICLE 4 Paragraph (2) on construction transaction and Income Tax Article 21 on the salary of casual workers or honorary and permanent employees.

Kata Kunci : Pajak Pada UPK, PP 46 Tahun 2013/Tax on UPK, PP 46 of 2013