IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPASI DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TINATAR, PACITAN, JAWA TIMUR

AGNES SULISTYA WARDANI, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana Desa diakui kewenangan dan kedudukannya. Namun kewenangan ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya asas partisipasi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung asas partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunaka metode yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat masih terbatas pada kehadiran dan pengajuan gagasan (shopping list) tanpa perencanaan komprehensif dengan cita-cita desa itu sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan asas partisipasi di desa ini terletak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang secara khusus berdampak pada (1) kurangnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, (2) kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap dokumen pembangunan yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan di desa, (3) perubahan pagu anggaran oleh pemerintah daerah tingkat atas menjadikan penyusunan anggaran di desa menjadi tidak efisien. Sedangkan faktor pendorong asas implementasi adalah tingginya kemauan masyarakat untuk hadir dalam musyawarah dan kegotongroyongan yang tinggi.

The background of this researched is motivated by the birth of The Act No. 6 of 2014 on Village where the authority and position of the Village is recognized by the state. However, this authority is limited by regulations and general principles of good governance, one of them is participation principles. This legal research aimed to analyze the implementation of participation principle in the process of village development planning and to analyze the inhibiting and driving factors of the participation principle of the development plan in Tinatar Village, Pacitan, East Java. This research used empirical juridical methods. The conclusions of this study indicated that community's participations are still limited to the presence and submission of ideas (shopping list) without a comprehensive plan with the ideals of the village itself. The obstacles in implementing the village participation principle lie upon the low level of education that specifically affects (1) lack of women's participation in development planning, (2) lack of stakeholder understanding of development documents that should be the guiding principle in village development, (3) the budget ceiling change by the local government at the top level makes the budgeting in the village inefficient. While the driving factor is the high willingness of the community to attend forums and high cooperation.

Kata Kunci : asas partisipasi, desa, perencanaan pembangunan, participation principle, village, planning, development