Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjamin Partisipasi Masyarakat

SATRIA WISNU AJI, Amalinda Savirani, S.I.P.,M.A.

2018 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Kajian ini membahas mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat di tingkat Desa dalam menjamin partisipasi warga. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah Badan Permusyawaratan Desa Kamal. Penelitian ini dengan lugas menggunakan rangkaian kerangka konsep dan teori yang telah dijalin sebagai alur sekaligus pengawal dalam memberi fokus penelitian. Kajian mengenai konsep demokrasi desa dan democracy representatif merupakan dasar bagi penulis dalam penelitian ini. Sejak diberlakukannya UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengalami penguatan fungsi legislatif. Sebagai sebuah lembaga perwakilan di tingkat desa Badan Permusyawaratan Desa Kamal diharapkan mampu menampung aspirasi dan meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan desa guna menciptakan pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya, dengan menggunakan metode kualitatif sebagai upaya untuk memperoleh data yang akan mendukung penelitian ini maka kebutuhan akan berbagai perspektif dan sumber data dapat diperoleh hingga mencapai hasil penelitian yang komprehensif. Pada akhirnya, keseluruhan kajian ini dapat diperoleh bahwasanya tingkat partisipasi masyrakat desa kamal bagus secara non formal namun masih lemah secara formal. Badan Permusyawaratan Desa Kamal sendiri belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Ada beberapa kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa Kamal dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif utnuk menjamin dan meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan desa, antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai UU desa yang baru, sumberdaya manusia yang rendah dan adanya elemen yang kecewa terhadap kebijakan desa karena tidak terserapnya aspirasi warga didalam musrenbangdes.

This research explains the role of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) as a people representative body in village level in ensuring community participation. According to the aim of this research, BPD in Kamal Village is viewed as a research object. In the literature review, the author uses some theoretical frameworks which can be a plot and guideline for author to deliver the focus of the research. The studies related to the concept of village democracy and representative democracy is the foundation used by the author to vividly capture the case study of BPD in Kamal Village. Since the enforcement of Act concerning The Village (UU Desa), BPD has been reinforcing its role in terms of legislative function. As a representative body in village level, BPD Kamal is expected to accommodate aspirations and enhance participation of society in a bid to establish democratic governance. Furthermore, this study was conducted by using a qualitative method. Interviewing key persons who are involved in Kamal Village�s governmental structure and interpreting existing studies are the main tools for the author in data collection process. As the result, this research found that the participation level of Kamal Village society is great in terms of informally. However it is formally weak. It means that BPD Kamal has not maximally optimized its authorities to undertake its functions. In addition, there are some constraints that inhibit this representative body to ensure and enhance the participation from society encompass lack of socialization on new Act concerning The Village and the low quality of human resources. Moreover, there are some elements who are disappointed because the created policy is not reflected their aspirations during the village development plan forum.

Kata Kunci : Peranan, Representasi