Urgensi Keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

ANDRE MARSHAL LUDY, Joko Setiono S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menarik untuk dikaji karena sifat kelembagaannya yang bukan merupakan kementerian serta bukan merupakan lembaga negara penunjang, namun berada langsung di bawah Presiden. Istilah lembaga pemerintah nonkementerian baru muncul pada era reformasi. Keberadaan lembaga pemerintah nonkementerian masih sangat baru dan masih mencari bentuk kelembagaan yang paling tepat. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari keberadaan Lemhannas sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum deskriptif-normatif, yaitu melalui studi kepustakaan. Materi penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku hukum, makalah, materi kuliah dan laman internet. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa urgensi keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan kader- kader bangsa. Selain itu keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional merupakan bentuk pertahanan bangsa dari ancaman non-militer yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dewasa ini ketika isu-isu politik Indonesia semakin memanas, ditambah mencuatnya kembali isu komunis di Indonesia, keberadaan Lemhannas semakin diperlukan untuk mendidik kader-kader bangsa mempersiapkan diri dari segala ancaman yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Saat ini Lemhannas dari segi kelembagaan masih mencari bentuk yang paling tepat. Pengaturan baku mengenai kelembagaan Lemhannas sangat diperlukan supaya Lemhannas tidak hanya menjadi lembaga pendidikan semata.

The existence of the National Endurance Institute in constitutional system in Indonesia is interesting to be studied because of its institutional nature which is not a ministry and not a state auxillary institution, but is directly under the President. The term non-ministerial government institution has just emerged during the reform era. The existence of non-ministerial government institutions is still very new and is still looking for the most appropriate institutional form. The purpose of this research is to know and analyze the urgency of the existence of National Endurance Institution as a non-government institution in Indonesian constituion system. Research methodology used in this research is descriptive normative method, through library research. Library research consisting of a primary law, secondary and tertiary law like the act, book law, journal, material college and internet. Based on the results of the research, it can be concluded that the urgency of the existence of the National Endurance Institute in the Indonesian state administration system is as an educational institution that is tasked to prepare the cadres of the nation. In addition, the existence of the National Endurance Institute is a form of national defense from non-military threats coming from within and abroad. Today as Indonesia's political issues are heating up, coupled with the re- emergence of communist issues in Indonesia, the existence of National Endurance Institute is increasingly needed to educate the nation's cadres to prepare themselves from all threats that threaten the unity of the Indonesian nation. Currently National Endurance Institute in terms of institutional still looking for the most appropriate form. The standard setting of Lemhannas institution is needed so that Lemhannas is not only an educational institution.

Kata Kunci : Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, ketatanegaraan Indonesia, National Endurance Institution, Non-Ministeral Government Institution, Indonesian constituion system