MUTUALISME DALAM ILEGALITAS DALAM TATA KELOLA TENAGA KERJA INDONESIA DIBALIK MUDAHNYA TENAGA KERJA INDONESIA BERLALU-LALANG MELINTASI BATAS NEGARA DI BATAM

WAODE SITI MUKMIN, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

2018 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Ilegalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah lama dikenal, sudah lama diupayakan, namun tidak kunjung teratasi. Studi ini mempertanyakan mengapa tindakan ilegal dalam proses tata kelola ini tidak kunjung teratasi. Kajian dibatasi hanya pada keterkaitan timbal-balik antar pihak-pihat yang terlibat, dan keterkaitan timbal-balik ini dibayangkan sebagai mekanisme supply-demand. Kerangka kajian supply-demand ini dipakai justru karena maraknya penggunaan konsep governance, yang mengedepankan mekanisme pasar sebagai acuan penyelesaikan masalah. Yang ditambahkan dalam kajian ini adalah bahwa governance tersebut berlangsung saat negara yang lemah kapasitasnya. Untuk menelaah isu ini studi merujuk pada kasus spesifik, relasi aktor dalam tata kelola lalu lalang pengiriman TKI di Batam. Analisa relasi antar aktor dikaji dari data yang digali melalui wawancara kepada aparat pemerintah, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai masyarakat, dan agen perusahaan pengiriman jasa TKI illegal); disamping itu juga melalui observasi di kawasan perbatasan yang menjadi tempat lalu-lalang arus pengiriman TKI secara ilegal. Pengiriman TKI terus berlangsung, ketika kebutuhan akan lapangan kerja (arus tenaga kerja) dijawab dengan tatakelola liberal, di mana semua aktor dapat memainkan perannya untuk mengelola. Batam sebagai kawasan perbatasan yang dalam sistem perekonomian global diharapkan mempermudah lalu lalang tenaga kerja ke/dari negara tetangga. Pengelolaan lintas-batas tenaga kerja ini juga ditandai oleh lemahnya kemampuan negara untuk mendisiplinkan aparatnya, agar tidak memperdagangkan kewenangannya. Secara langsung penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku ilegalitas dalam tata kelola TKI di Batam terjadi karena kewenangan dijadikan sebagai komoditi jasa yang dapat diperjual belikan. Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melanggengkan adanya ilegalitas merupakan suatu kewajaran. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ilegalitas bukanlah suatu masalah besar, namun lebih kepada suatu keniscayaan yang memang lumrah terjadi pada setiap orang untuk mengamankan kepentingannya.

Illegality on governance has been known long ago and has been strived but it wouldn’t resolve. This research questioned why illegal action on this governance process didn’t resolved. The outbreak was bordered on mutual linkage of involved parts of governance and this mutual interconnected was imagined as supply and demand mechanism. On supply and demand as a study framework was used it because too much governance concept still used, which putting forward market mechanism as problem solving references. This study added statement that the governance occurred where the capacity was too weak. For researching this issue, the study referred to specific case, actor relation on regulation of passing through Indonesia labor in Batam. The analyzing of actor relation reviewed based on interviewed to government apparatus, Indonesia labor as a society, and company agent who offer to send illegal labor from Indonesia. On frontier state area has been observed to know the situation of passing through to send the illegal labor from Indonesia. Indonesia labors were being sent more and more when employments (labor stream) was answered with liberal management. All actors can acted the role as managing the traffic. Batam as frontier areas on global economy system hopefully give an access to make it easier passing through aboard for Indonesia labor. Traffic management on the border state was given a pattern it so weak for the state disciplining the apparatus for use their authority haphazardly. Directly, this research give the conclude that illegality behavior on Indonesia labor management occurred cause the authority of the apparatus was used as market commodity which it can to be transaction. This research shown that for sustaining illegality on the system was reasonable. This issue told that the illegality was not big deal, But it was for usual behavior on people for fulfill their desire and interest.

Kata Kunci : Governance, Batam, Ilegalitas, TKI