Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bidang Cipta Karya Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Trisna Karya dalam Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten) di Kulonprogo

WURIANJANI PUSPORINI, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat pemutusan kontrak yang terjadi pada perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo dengan PT Trisna Karya dalam kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung kantor dimana PT Trisna Karya tidak melakukan sesuai apa yang telah diperjanjikan. PT Trisna Karya melakukan wanprestasi/ cidera janji yaitu melaksanakan yang diperjanjikan tetapi terlambat. Akibat dari wanprestasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo melakukan pemutusan kotrak secara sepihak. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa akibat pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Akibat hukum yang timbul bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo yakni pekerjaan tidak selesai 100% sehingga harus mencari penyedia lain untuk menyelesaikan pekerjaan, selain itu mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik kepada masyarakat. Akibat hukum bagi PT Trisna Karya yakni harus membayar ganti kerugian dan dikenakan sanksi daftar hitam. Akibat lain pasca pemutusan kontrak yakni timbulnya hak dan kewajiban para pihak dimana dalam pelaksanaannya memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sudah cukup dengan adanya peraturan-peraturan terkait jasa konstruksi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak namun keadilan dan kemanfaatan para pihak belum terpenuhi walaupun sudah tercapainya kepastian hukum karena kedua belah pihak tetap mengalami kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini.

This legal research is concluded in order to analyze and understand the aftermath of termination of contract which happened in the contract between Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo and PT Trisna Karya on the development activities rehabilitation office building, where PT Trisna Karya did not complete its promise accordingly, which was finishing the project in time. The result was, because of the default/ breach of contract, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogi terminated their contract unilaterally. This legal research is completed by juridical-empirical method, the data was gathered from literatures and field research, then all the data and information were being analyzed with descriptive qualitative data analysis. The result of this legal research is in short term, that the aftermath of termination of contract unilaterally by Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulonprogo created loss for both parties. The legal consequences for Dinas Pekerjaan Umum Kabuparen Kulonprogo was that they had to find new contractor since they still had the unfinished building because of the termination. Meanwhile for PT Trisna Karya, they were obligated to pay fine and also being blacklisted. Another legal consequences of the termination of contract was the birth of rights and obligations for both parties where in exercising those, they need legal protection. Legal protection for both parties is considered sufficient with all the laws and regulations related construction service which regulate about the protector of rights and obligation, yet in practice, eventough the legal certainty principle is exercised perfectly, justice and benefits was beyond the reach and unsuccessful, and losses is undeniable.

Kata Kunci : perjanjian pemborongan, pemutusan kontrak/ cooperation agreement, termination of contract.