Tinjauan Yuridis Pemerintahan Nagori Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BENYAMIN SIBURIAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pemerintahan Nagori merupakan pemerintahan desa yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Pemerintahan Nagori sebagai bentuk pemerintahan asli di Kabupaten Simalungun diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Perda Kab. Simalungun No.2 Tahun 2016). Pemerintahan Nagori sebagai pemerintahan desa mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini berusaha mengindentifikasi pengaturan Pemerintahan Nagori berdasarkan Perda Kab. Simalungun No.2 Tahun 2016 dan menilai kesesuaian pengaturan Pemerintahan Nagori berdasarkan Perda Kab. Simalungun No.2 Tahun 2016 dengan UU No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian pengaturan Pemerintah Nagori antara Perda Kab. Simalungun No.2 Tahun 2016 dengan UU No. 6 Tahun 2014 dengan beberapa materi pengaturan yang masih perlu dilengkapi. Materi tersebut mencakup tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Maujana Nagori serta pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Nagori.

Nagori Governance is a village governance found in Simalungun Regency. Nagori Governance as a native governance in Simalungun Regency is regulated through District Government Regulation of Simalungun Regency Number 2 Year 2016 about Nagori (Perda Kabupaten Simalungun No.2 Tahun 2016). Nagori Governance as a village governance refers to Law Number 6 Year 2014 about Village. This research is normative research. This research purposes are to identifying the rules of Nagori Governance based on District Government Regulation (Perda Kabupaten Simalungun No.2 Tahun 2016) and assess the suitability of Nagori governance with Law Number 6 Year 2014. This research is using secondary data. Data collection conducted by library research and analysed with statute approach and comparative approach. The result of the research shows suitability of the Nagori Governance rules between Perda Kab. Simalungun No.2 Year 2016 with Law no. 6 Year 2014 with some regulatory materials that still need to be completed. The materials cover duties, functions, authorities, rights and obligations of Maujana Nagori as well concerning Nagori Community Institutions.

Kata Kunci : Pemerintahan desa, Pemerintahan Nagori, Peraturan Daerah