Ilmu Sosial, Negara, dan Pasar dalam Wacana Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia Pasca Reformasi

DENDY RADITYA ATMOSUWITO, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.

2018 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Hubungan antara ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dengan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Dalam konteksnya di Indonesia, perkembangan ilmu sosial selalu terlibat dalam dan melibatkan kekuasaan Negara. Hubungan seperti itu tentu saja membuat perkembangan ilmu sosial di Indonesia sangat tergantung kepada kekuasaan. Ini termasuk apa yang diteliti dan tidak diteliti; paradigma keilmuan apa yang dipakai, serta metode penelitian seperti apa yang menjadi favorit. Pasca Reformasi berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan ilmu sosial serta perguruan tinggi sebagai lembaga kelilmuan sosial, kebijakan publik di sektor pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia saat ini digerakkan oleh kebutuhan pasar global dengan semangat neoliberalisme-nya. Salah satu akibatnya adalah pengurangan subsidi dari anggaran negara kepada universitas-universitas yang dianggap mandiri oleh pemerintah dan layak menyandang status Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH). Pengurangan subsidi negara tersebut juga berdampak pada perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang memang berpusat di perguruan-perguruan tinggi. Menarik untuk melihat mengapa dalam bidang pendidikan tinggi yang notabene merupakan kandang dari ilmuwan-ilmuwan sosial kritis yang seharusnya ikut mempertahankan semangat mulia dengan visi kerakyatan dan tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai ladang bisnis seolah-olah tidak dapat berbuat banyak menghadapi gempuran kekuatan pasar yang membuat bidang pendidikan tinggi di Indonesia pasca reformasi menjadi semakin terkomersialisasi. Pertanyaan mengapa ilmuwan sosial seolah tak berdaya dalam menghadapi gempuran pasar di bidang pendidikan tinggi menjadi bertambah menarik mengingat di negeri ini posisi intelektual sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Menggunakan konsep Evidence Based Policy, Kepublikan, dan peran ilmu sosial serta ilmuwan sosial serta perspektif paradigma kritis, yang berpihak pada sisi bahwa pendidikan tinggi adalah barang publik penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis analisis wacana Foucaultdian dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis). Penelitian ini menemukan bahwa pasar global menghegemoni wacana kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui WTO dengan GATS-nya terkait pembukaan jalan liberalisasi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengajuan Conditional Initial Offer pada 12 April 2005 oleh Indonesia kepada WTO terkait GATS melalui Council For Trade in Services. Sedangkan Negara berperan dalam wacana kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pasca Reformasi sebagai kaki tangan pasar global dengan melepas tanggung jawabnya terhadap akses dan pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2012 atau UU Dikti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan ilmu sosial di Indonesia menjaga nilai-nilai kepublikan melawan nilai-nilai pasar dikarenakan aktor-aktor ilmu sosial di Indonesia (intelektual/ilmuwan sosial/mahasiswa ilmu sosial) gagal melembagakan gagasan baik di tingkat pertama maupun kedua sedangkan wacana neoliberalisme pasar bebas global berhasil melembagakan gagasannya melalui Negara dan Lembaga-Lembaga Internasional.

The relations between science especially social science with power cannot be separated. In Indonesia context, the development of social science is always involved and engage with the power of the State. Such a relationship make the development of social sciences in Indonesia strongly depends on power. This includes what is researched and not examined; scientific paradigm that used, as well as research methods. In The Post Reform era related to the power relations and social sciences as well as the University as an institution of social sciences, policy in the sector of higher education in Indonesia is currently driven by the needs of the global market with the spirit neoliberalism. One of the consequences is the reduction of subsidies from the State budget to the universities that are considered "independent" by the Government and decent bore the status of Universities-Incorporated Law (PTN-BH). The reduction of State subsidies also have an impact on the development of social sciences in Indonesia that is centered in universities. Interesting to see why in the field of higher education that in fact is the "enclosure" of critical social scientist who was supposed to join the noble spirit of maintaining a populist vision with a does not make the world of education as " business fields "seems unable to do much facing fierce market forces that made the field of higher education in Indonesia in post reform becoming increasingly terkomersialisasi. The question of why social scientists seem helpless in the face of fierce market in the field of higher education becomes interesting given the country's intellectual position is very influential in the life of society. Using the concept of Evidence Based Policy, Publicness, and the role of the social sciences as well as social scientists with the perspective of the critical paradigm, which favors the side that higher education is a public good research is trying to answer such questions. Data analysis in this study uses the methods of analysis analysis of Foucaultdian discourses and critical discourse analysis. The study found that global markets hegemonized higher education policy discourse in Indonesia through the WTO-GATS related with opening the way for the liberalisation of education embodied in the form of the submission of the Initial Offer Conditionals on 12 April 2005 by Indonesia to the WTO GATS related through the Council For Trade in Services. While the State's role in higher education policy discourse in Indonesia post Reform era accomplice global markets by removing its responsibility towards access to and financing of higher education in Indonesia through law No. 12 Year 2012 or ACT Of higher education. This research concluded that the failure of the social sciences in Indonesia keep the publicness values against the values of the market due to the actors of social sciences in Indonesia (intellectual/social scientists/students of social sciences) failed to institutionalize the idea both in the first as well as second level while the discourse of neoliberalism in the global free market managed to institutionalize the idea through the countries and international institutions.

Kata Kunci : Ilmu Sosial, Kekuasaan, Pengetahuan, Pendidikan Tinggi, Kebijakan