The Implementation of Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia towards the Protection of Rohingya Refugees and Asylum Seekers

ARISTANTO ARYO W, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai sifat dari prinsip non-refoulement; dan untuk mengamati penerapan prinsip non-refoulement oleh pemerintah Indonesia terhadap masuknya pengungsi dan pencari suaka dari Rohingya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari hasil penelitian di perpustakaan, hasil penelitian di sumber terbuka seperti internet, dan hasil wawancara dengan pejabat pemerintah dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan salah satu perwakilan dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa – Bangsa urusan Pengungsi (UNHCR) Indonesia. Data yang telah didapatkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip non-refoulement telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional oleh anggota komunitas internasional, dan prinsip non-refoulement itu sendiri dapat dianggap memiliki karakteristik sebagai norma hukum memaksa (jus cogens). Oleh karena itu sifat prinsip non-refoulement dalam hukum internasional merupakan norma hukum memaksa. Sebagai norma hukum memaksa, prinsip non-refoulement mengikat Indonesia sebagai bukan negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan sepenuhnya kewajiban hukum internasional yang terkandung dalam prinsip non-refoulement terhadap pengungsi dan pencari suaka dari Rohingya.

This research is aimed to gain further understanding regarding the nature of the non-refoulement principle; and to observe the implementation of non-refoulement principle by the Indonesian Government towards Rohingya refugees and asylum seekers who entered the territory of Indonesia. The method of this research was a normative-empirical research. It combined literature research and field research. The data was obtained from literature research, open resource or internet based research, and interview with government official from the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice and Human Rights, and a representative from United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia. The obtained data was analyzed using the qualitative method. This legal research concluded that non-refoulement principle has been recognized as a customary international rule by the member of international community, and the non-refoulement principle itself can be considered as having the characteristic of jus cogens norm. Therefore, the nature of non-refoulement principle in international law is a jus cogens norm. As a jus cogens norm, non-refoulement principle binds Indonesia as a non-State party to the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugee. This research concluded also that Indonesia has fully implemented the international legal obligation under the principle of non-refoulement towards the Rohingya refugees and asylum seekers.

Kata Kunci : non-refoulement, rohingya, refugees, asylum seekers, jus cogens, customary international law, Indonesia