Peran Kepala Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Aparat Pengawasan Intern Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)

ALIFA INDIKA PUTRI Y, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph. D.,

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Opini WTP yang diberikan BPK merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai opini WTP tersebut. Dicapainya opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya secara optimal mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan aparat pengawasan intern daerah dalam mempertahankan opini WTP secara konsisten pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemda DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai opini WTP atas LKPD Pemda DIY secara konsisten maka kepala daerah berperan dalam menyusun serta mendistribusikan kebijakan politis ke dalam aktivitas SKPD serta melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh jajaran SKPD. Selain peran kepala daerah, dalam rangka mencapai opini WTP secara konsisten, pejabat pengelola keuangan daerah berperan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan realisasi, merumuskan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, dalam rangka membantu Pemda DIY mempertahankan opini WTP secara konsisten maka aparat pengawasan intern daerah berperan dalam melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran daerah, evaluasi sistem pengendalian internal setiap SKPD, melakukan pemeriksaan secara regular dan tematik, melakukan koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK, dan melakukan pemeriksaan cash opname dan stock opname pada akhir periode.

Unqualified opinion is a reflection of transparency and accountability of good governance. The active involvement of all regional personnel is necessary to achieve the opinion. Because this achievement indicates that the government has optimally tried to reach the principles of good governance. This study aims to analyze the role of governor, local finance manager, and local internal auditor to consistently preserve the unqualified of Yogyakarta Special Region (DIY) Local Government financial statements (LKPD). This study utilizes a descriptive qualitative approach and uses interviews and document analysis for data collection. The result of the study shows that in order to consistently achieve the unqualified opinion of DIY Government LKPD, the governor plays a role in preparing and distributing the political policy into local government work units (SKPD) activities and conducting periodical guidance to all SKPDs. Aside from the role of the regional heads to consistently achieve the unqualified opinion, local finance manager also plays a role in preparing the formulation of technical policies in the preparation of local financial statements, coordinating the preparation of realization reports, formulating accounting policies and local government accounting system, and preparing and presenting local government financial statements (LKPD). Furthermore, in order to help the DIY Government to consistently maintain the unqualified opinion of the LKPDs, the internal control apparatus will play a role in reviewing local government financial reports and planning documents on local activities and budgets, evaluating the internal control system of each SKPD, conducting regular and thematic checks, following up the findings of BPK and conducted checks of cash opname and stock opname at the end of the period.

Kata Kunci : peran kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, aparat pengawasan intern daerah, opini wajar tanpa pengecualian