Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial bagi Wanita Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Daerah Istimewa Yogyakarta

GITA PUSPITASARI SUMIRAT, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Dampak dari tindak pidana perdagangan orang dapat berupa dampak fisik dan psikis. Dampak psikis merupakan dampak yang lebih permanen dibandingkan dampak fisik, yang dapat berbentuk stress, trauma, depresi, bahkan mengakibatkan terganggunya kondisi sosial korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang hak rehabilitasi psikososial sebagai salah satu hak khusus korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagai pelaksanaan pelayanan rehabilitasi psikososial, pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk pusat pelayanan terpadu. Salah satu lembaga yang memberi pelayanan hak rehabilitasi psikososial terhadap wanita korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan hukum ini berjenis normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk merangkai dan menganalisis data. Data yang diolah dan diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang deskriptif kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah pemenuhan hak rehabilitasi psikososial terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah mengikuti dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga hak rehabilitasi psikososial dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun kendala yang ditemui oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita antara lain keluarga klien yang tidak menerima klien kembali, pola pikir klien yang sulit diubah, kompetensi pekerja sosial, dan dana yang belum maksimal.

Human trafficking has both physical and mental impact. Mental impact can cause a more permanent damage than physical impact, such as stress, trauma, depression, and it might even disturb one's social capabilities. Law No. 21 of 2007 on the Demolition of the Crime of Human Trafficking contains provisions regarding psycho-social rehabilitations rights as one of the exclusive rights for Human Trafficking victims. Based on the Human Trafficking Act, the regional goverment is obligated to build an integrated service center. One of the psycho-social rehabilitation rights center for female human trafficking victims in Special Region of Yogyakarta is The Woman Social Rehabilitation and Protection Center (abbreviated as BPRSW in Indonesia). Therefore, this legal research is intended to find out about the fulfilment of rights for human trafficking victims by The Special Region of Yogyakarta's Woman Social Rehabilitation and Protection Center. This legal research is a normative-empirical legal paper that uses primary and secondary data to assemble the existing study and analysis. The method used in performing data analysis process is the qualitative descriptive method. The conclusion of this legal paper is that the implementation of psycho-social rehabilitation rights for female human trafficking victims have not been optimalized as of now, therefore the psycho-social rehabilitation rights has not been fulfilled. On the other hand, some of the obstacles that The Woman Social Rehabilitation and Protection Center must face are the fact that some families won't accept the victim back, the mindset of victims that are tough to change, the lack of competence among staff, and the fact that the fund has not been utilized optimally.

Kata Kunci : Hak Rehabilitasi Psikososial, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pusat Pelayanan Terpadu