PERGESERAN SIFAT KOLEKTIVISME DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

M KARIM AMRULLAH, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pengkajian mengenai Undang-Undang Dasar di Indonesia sebagai konstitusi tertulis, begitu menarik untuk dibahas dari berbagai sisi. Indonesia sendiri menganut supremasi hukum dan negara hukum, yang menjadikan UUD sebagai panglima tertinggi dalam ketatanegaraan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hanya saja, UUD ini tidak banyak dikaji dari sisi antinomi hukum dalam teori hukum. Terkhusus pengkajian dilihat dari suatu nilai yang terkandung dalam UUD, yang menentukan suatu sifat UUD itu sendiri. Penelitian ini lebih mengkerucutkan lagi pembahasannya pada membuktikan adanya pergeseran sifat kolektivisme dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang turut mengandung nilai individualisme dalam pasal-pasalnya. Sesuai dengan pembatasan dua rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pergeseran sifat kolektivisme kepada sifat individualisme dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan implikasi dari pergeseran tersebut, yang dibagi dari sisi ketatanegaraan serta pengaturan warga negara dan hak asasi manusia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder, termasuk yang utama yaitu Risalah Sidang BPUPKI dan Naskah Komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terjadi pergeseran sifat kolektivisme dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang dapat dilihat dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dibawa dalam keempat agenda perubahan UUD 1945 yang mendasarkan pada nilai individualisme, yang berbeda dengan penyusunan UUD 1945 yang tidak menghendaki nilai individualisme masuk dalam pasal-pasal. Lebih lanjut, pergeseran paradigma tersebut berimplikasi atas ketatanegaraan, yaitu pemaknaan bentuk atau ajaran kedaulatan negara dan lembaga tinggi negara berikut masing-masing kewenangannya, serta pengaturan warga negara dengan perumusan hak asasi manusia secara eksplisit dan rinci.

As the written constitution in Indonesia, UUD is interesting to be discussed from many sides. Indonesia itself adheres to the supremacy of law and rechtstaat or state law, which makes UUD exist as the highest level hierarchy of legislation. Unfortunately, UUD is not much studied in terms of legal antinomy in theory of law, particularly about a value contained in UUD, contradiction between collectivism and individualism. That's the reason why this research is going to discuss about the shifting paradigm in UUD Negara RI Tahun 1945, the written constitution after first until fourth amendment agenda. In accordance with the issues mentioned above, the purpose of this research is to analyze the shifting paradigm from collectivism to individualism in UUD Negara RI Tahun 1945 and the implications of the shifting paradigm, which are principle of sovereignty and concept of governance, and the arrangement of citizens and human rights. As a normative law research, this research is conducted by analyzing secondary data, including Risalah Sidang BPUPKI and Naskah Komprehensif or Comprehensive Scripts. The result of the research shows the shifting paradigm in UUD Negara RI Tahun 1945. The shifting paradigm can be seen from the concepts and principles which based on the value of individualism, implemented in amendment agenda. It makes UUD Negara RI Tahun 1945 is different from UUD 1945 before amendment agenda, which did not bring any value of individualism in the articles. Therefore, the shifting paradigm has implications for the meaning of principle of sovereignty, concept of governance, and the arrangement of citizens and human rights in detail.

Kata Kunci : Written Constitution, Collectivism, Individualism, Shifting Paradigm