Local Government Role in Handling Vagrant and Beggar in Special Region of Yogyakarta

MUHAMMAD SUJUD ADIB PRANATA, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Keberadaan gelandangan dan pengemis tersebar di seluruh Indonesia. Umumnya agar setiap orang bisa bertahan hidup, pekerjaan tetap diperlukan dan untuk memperoleh hal itu keterampilan khusus dibutuhkan. Jadi tanpa pekerjaan seseorang bisa menjadi gelandangan dan pengemis. Setiap orang memiliki hak yang sama di dalam konstitusi termasuk para gelandangan dan pengemis dan negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak tersebut. Dengan demikian tanggung jawab negara tersebut dalam konteks gelandangan dan pengemis, negara memberlakukan peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, dan khususnya pada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017. Dengan demikian kedua peraturan itu akan diteliti untuk mengetahui bagaimana kedua peraturan tersebut menangani situasi gelandangan dan pengemis dan seberapa efektif peraturan tersebut dalam pelaksanaanya. Penelitian dilakukan melalui metode normatif dan empiris. Setelah mengungkap metode yang ditentukan oleh peraturan, dilakukan juga pendekatan komparatif untuk mengetahui metode mana yang lebih sesuai dalam menangani situasi. Wawancara langsung dengan instansi terkait dengan pelaksanaannya dilakukan untuk mengetahui efektifitas masing-masing instansi dalam melaksanakan peraturan tersebut. Sebagiamana penilitian telah dilakukan, terlihat bahwa peraturan peraturan yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis membutuhkan peningkatan dalam beberapa aspek dan keefektifitas Pemerintah Daerah dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum efektif.

The existence of vagrant and beggar are spread across Indonesia. Generally in order for everyone to survive in life, a steady occupation or job is required and to acquire such as a thing specific skills is needed. Thus without occupation or job someone could be a vagrant and beggar. Everyone has the same rights on the constitution including vagrant and beggar and the state has responsibility to respect, and protect the rights. Thus with this responsibility in the context of vagrant and beggar the state create regulation and such regulation are the Government Regulation Number 31 Year 1980, and specifically on Yogyakarta with it Local Regulation Number 1 Year 2014 with its Governor Regulation Number 36 Year 2017. Thus with the two regulations it is laid to find out how each regulation handle the situation of vagrant and beggar and how effective the said regulation in doing so. The research is conducted through the method of normative and empirical. After uncovering on the method prescribed by the regulations, a comparative approach is taken to find out which method is more suitable in handling the situation. A direct interview to instances related with the implementation is conducted to find out the effectivity of each instance in implementing the regulation. As the research already conducted, it is shown that the governing regulations concerning vagrant and beggar in its current state requires improvement on certain aspect and the current effectivity of the Local Government in handling such matter is not yet effective.

Kata Kunci : Vagrant and beggar, Local Regulation, Yogyakarta,