Hak atas Kota di Yogyakarta:Usaha Pemenuhan Hak atas Kota dalam Kebijakan Relokasi Juru Parkir Malioboro

PINURBA PARAMA PRATI, Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Hak atas kota merupakan sebuah kebutuhan dan keinginan masyarakat urban atas kawasan perkotaan yang senantiasa partisipatif dan menghargai keberadaan setiap elemen manusia di dalamnya (Lefebvre 2000:198). Pada konteks penelitian ini, hak atas kota dibahas secara mendalam pada kasus relokasi juru parkir Malioboro. Rencana relokasi Malioboro menimbulkan demonstrasi karena adanya ketakutan para juru parkir mengenai keberlanjutan ekonomi mereka. Merunut pemberitaan media pada akhirnya protes para juru parkir tidak berlangsung lama dan akhirnya mereka dapat direlokasi. Perubahan dinamika tersebut memberi asumsi awal bahwa ada bentuk kesepakatan untuk menjamin hak-hak juru parkir. Melihat keberadaaan kondisi tersebut penelitian ini menggunakan kacamata hak atas kota untuk melihat upaya pemenuhan hak dengan mengambil kasus relokasi juru parkir Malioboro secara spesifik. Hak atas kota merupakan konsep yang merespon akan kapitalisme dengan kegiatan penguasaan mereka atas ruang kota dengan melakukan penyingkiran kepada kaum marginal (Harvey 2009:168, 2012:21; Lefebvre 1991:69,70). Penelitian ini berusaha melihat persepsi masyarakat atas usaha pemenuhan hak atas kota dalam kebijakan relokasi juru parkir Malioboro. Secara khusus peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisa secara tematik. Malioboro pada dasarnya adalah kawasan dengan keberadaanya sebagai salah satu bagian Sumbu Filosofis Kraton Yogyakarta. Keberadaan Malioboro dikemudian hari terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi di kota Yogyakarta. Keramaian Malioboro kian berkembang dengan menjadi ikon wisata Kota Yogyakarta.Posisi sebagai ikon wisata dan ikon budaya menjadikan Malioboro membutuhkan suatu kebijakan penataan ruang. Kebijakan tersebut merupakan wujud bagaimana pemerintah kota kota Yogyakarta mewujudkan elemen penataan kawasan pariwisata terkhususnya diperuntukan untuk pedestrian Malioboro. Namun rencana dan pelaksanaan kebijakan penataan sendiri menghadapi tantangan oleh karena keberadaan dimensi sosial yang turut punya andil hak di kawasan Malioboro. Salah satu dimensi sosial itu adalah keberadaan aktor juru parkir yang muncul seiring berkembangnya pusat ekonomi di Malioboro. Bedasarkan hasil dari pengambilan data dan pengolahannya didapatkan gambaran sebagai berikut. Pertama pada aspek pemenuhan hak partisipasi masyarakat pemerintah telah memberi ruang partisipasi namun ruang tersebut tidak memberi efek terhadap keberadaan aspirasi juru parkir. Kedua penyediaan infrastruktur telah terwujud namun keberadaan penunjangannya menjadikannya mengalami kondisi yang tidak layak. Ketiga kebijakan relokasi berefek pada tidak terpenuhinya kohesi sosial juru parkir serta adanya tindak lanjut yang berkeadilan. Keempat keberadaan relokasi sendiri memberi kondisi kesejahteraan bagi para juru parkir yang berkelanjutan. Selain itu ditemukan juga kemunculan efek domino kepada aktor lain yang berkaitan dengan kebijakan relokasi.

Right to the city is an urban community needs and desires over urban areas which is always participatory and appreciate the existence of any human element in it (the Lefebvre 2000:198). In the context of this research, the right to the city is discussed in depth in the case of the relocation of Malioboro's parking attendants. Plans relocation of Malioboro raises demonstration because parking attendants's fears for economic sustainability. Tracing from media at the end of the protest the parking interpreter did not last long and eventually they can be relocated. The dynamics of change gives the initial assumption that there is a form of agreement to guarantee the rights of the parking attendants. This research use rights to the city as perspective to look after the efforts of goverment for fulfillment the right by taking on the case of the relocation of the parking interpreter Malioboro specifically. The right to the city is a concept of capitalism will respond with their mastery over the city space by performing the removal of marginaly people (Harvey 2009:168, 2012:21; Lefebvre 1991:69,70). This study attempted to look at the public perception over the fulfillment of the rights to the city's efforts in the policy of relocating parking attendants of Malioboro. Specifically the researchers used a qualitative research method with descriptive analysis method in thematic. Malioboro is basically the area with his presence as one of the axes of Philosophical Kraton Yogyakarta. The existence of Malioboro later continues to evolve and become an economic center in the city of Yogyakarta. Malioboro increasingly developed into a tourist icon of the city. The position as an icon of tourist and cultural icon makes the Malioboro requires a spatial policy. The policy is a manifestation of how the Government of the city of Yogyakarta setup Malioboro area as pedestrian area. But the plan and the implementation of the policy challenges facing its own setup because of the existence of the social dimension that also have participation rights in the Malioboro area. One of the social dimension it is the presence of an actor appeared as contributors of the ever-growing economic center in Malioboro. Based on the results of processing and data retrieval from obtained the description as follows. The first aspect of the fulfillment of the rights of public participation, has let parking attendants to participated. However participation does not give effect to the existence of the aspirations. Both the provision of infrastructure has been realized but its condition is not feasible. The third effect conferring on the relocation policy does not satisfy social cohesion as well as the existence of parking attendants follow-up justice. All four of the existence of the relocation itself gives welfare conditions for the sustainable parking attendants. In addition found occurrence of the domino effect to other actors related to the relocation policy.

Kata Kunci : hak atas kota, kebijakan penataan ruang, juru parkir Malioboro