Power Relations Between MNCs and Government in Indonesia: The Case Of Industrial Pollution On Citarum River

NZ ANGGITA RAISSA, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Perusahaan Multinasional (MNC) adalah salah satu hal yang memprihatinkan di Indonesia. Salah satu klaster khusus industri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum telah mengalami polusi industri selama 20 tahun. Diantara ribuan industri yang bertempat di DAS Citarum, industri tekstil dan garmen menyumbang polusi industri terbesar pada kualitas air sungai. Saat ini, ada 377 industri tekstil dan garmen di DAS Citarum, tetapi hanya 5 dari sekian jumlah industri yang mengolah limbah cair hasil operasi industri. Besarnya jumlah limbah cair yang tidak diolah dan dibuang dengan sengaja ke air sungai mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai, kehancuran pada ekosistem air dan perampasan hak warga pada air dan lingkungan yang bersih. Sebagai institusi tertinggi di NKRI, pemerintah mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola kualitas air untuk memenuhi hak dan kebutuhan warga pada air dan lingkungan yang bersih. Tetapi, realitanya pemerintah tidak terlalu memperhatikan polusi industri yang dilakukan oleh industri tekstil dan garmen yang beroperasi di DAS Citarum, mengorbankan tuntutan 28 milyar warga di Jawa Barat dan DKI Jakarta akan air bersih. Dalam proses ini, penulis menemukan bahwa peran MNC dalam menyumbang kontribusi yang besar pada perekonomian Indonesia mempengaruhi aksi dan kebijakan pemerintah dalam menangani polusi industri yang terjadi di Sungai Citarum. Ada beberapa kasus yang melibatkan dukungan pemerintah terhadap operasi MNC dalam mengeluarkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPAL) dengan laporan analisis data yang minimum, memicu komplai publik terhadap pengeluaran izin dan kondisi kualitas air Sungai Citarum yang makin menurun. Penemuan riset ini merefleksikan fenomena 'race to the bottom' di Hubungan Internasional, yang terindikasikan dengan bagaimana pemerintah Indonesia menurunkan standar dan peraturan mengenai lingkungan demi mendorong investasi asing dan pembangunan ekonomi.

The issue of environmental degradation caused by MNC's operation is one of major concern in Indonesia. One of designated industrialization cluster, Citarum River Watershed has faced industrial pollution for approximately 20 years. Among thousands of industries that reside in Citarum River Watershed, textile and garment industries contribute the largest industrial pollution to the river water quality. There are 377 textile and garment industries residing in Citarum River Watershed, however only 5 of them manage liquid waste disposal. The large amount of untreated liquid waste that is deliberately disposed to the water caused degradation of river water quality, damage to river ecosystem, and citizen's deprivation to clean water and environment. As the highest institution of the country, government has the authority and responsibility to manage water quality in order to fulfill citizen's right and necessity to clean water and environment. However, in reality the government pays few attentions to industrial pollution that is committed by textile and garment industries operating on Citarum River Watershed, sacrificing the demand of 28 million citizens residing in West Java and DKI Jakarta of clean water. During this process, the author found that the role of MNCs in supplying large amount of contribution to Indonesia's economy affect government's action and policy in addressing industrial pollution that occurs on Citarum River. There are cases of government supporting MNC's operation that it enables several industries to attain liquid waste disposal permit (Izin Pembuangan Limbah Cair or IPAL) with minimum data analysis report, triggering public complaint against the issue of the permit and the deteriorating water quality condition of Citarum River. The discovery of this research reflects a race to the bottom phenomena in International Relations, indicated how Indonesian government lowers environmental regulations and standards in order to promote foreign investment and economic development.

Kata Kunci : Industrial Pollution, Environmental Degradation, Bargaining Power, Water Deprivation, Structural Power, Race to the Bottom, Foreign Investment, Economic Development, MNC-Government Politics.