JENIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM MENGAPLIKASIKAN ASAS PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DI KUHAP PADA MASA MENDATANG

GAZA CARUMNA I, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah, mengkaji, dan mengetahui aplikasi asas permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam jenis putusan pengadilan menurut hukum acara pidana/hukum pidana formil dan prospek pengaturan jenis putusan pengadilan tersebut di KUHAP pada masa mendatang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Apabila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen yang dipergunakan sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hukum acara pidana/hukum pidana formil, asas permaafan hakim (rechterlijk pardon) tidak bisa diaplikasikan baik dalam putusan pemidanaan (veroordeling), bebas (vrijspraak), maupun lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Dengan demikian, aplikasi asas permaafan hakim haruslah dalam jenis putusan pengadilan yang baru, yakni dalam putusan permaafan. Adapun prospek pengaturan putusan permaafan di KUHAP pada masa mendatang adalah dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal 187 RKUHAP dan harus pula diikuti dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi, dengan usulan formulasi pada Pasal 194 RKUHAP.

The research aims to analyze, investigate, and find out the application of the principle of judicial pardon (rechterlijk pardon) in the type of judicial verdicts according to the criminal procedure law/formal criminal law and the prospect of regulating the type of court verdicts in the future Criminal Procedure Code. This research is descriptive which is included in normative legal research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. As the type of the data collected is secondary data as it is in normative legal research, the document studies are used as data collection techniques. Based on the nature of this research, the data analysis used is qualitative method to secondary data. The results showed that according to the criminal procedure law/formal criminal law, the principle of judicial pardon (rechterlijk pardon) cannot be applied either in condemnation verdict (veroordeling), acquittal verdict (vrijspraak), or verdict of dismissal from any legal proceedings (onslag van alle rechtsvervolging). Thus, the application of the principle of judicial pardon must be in a new type of verdict, namely in the pardon verdict. The prospect of the regulation of pardon verdict in KUHAP in the future is to add one paragraph in Article 187 RKUHAP and must also be followed by formalities to be fulfilled, with the proposed formulation in Article 194 RKUHAP.

Kata Kunci : Jenis Putusan Pengadilan, Permaafan Hakim, Pembaharuan Hukum Pidana