Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Illegal Fishing

SRI ELI RAHMAWATI, Dr. Dafri Agussalim, MA

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini bertujuan untuk membahas kebijakan Indonesia dalam memberantas illegal fishing periode 2010-2016. Illegal fishing merupakan permasalahan yang serius bagi negara pantai seperti Indonesia. Permasalahan ini berkaitan dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), hak menangkap ikan (fishing right), lemahnya hukum di laut, birokrasi yang masih tumpang tindih, produktivitas perikanan yang rendah, dan tidak optimalnya pengawasan di laut. Illegal fishing di Indonesia banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga (neighboring countries) dan telah merugikan Indonesia hingga ratusan triliun rupiah per tahunnya. Salah satu upaya Indonesia dalam memberantas illegal fishing adalah dengan kebijakan penenggelaman kapal. Upaya ini telah memunculkan reaksi dari negara pelaku illegal fishing. Penulis menggunakan studi kasus illegal fishing yang di lakukan oleh China di Natuna. Hasil temuannya adalah Indonesia tidak memberikan sanksi tegas dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti kepentingan nasional yang telah disepakati oleh kedua negara.

This thesis discussed about Indonesian policy in combating illegal fishing from 2010 -2016. Illegal fishing is a serious problem for coastal states such as Indonesia. This issue related to Exclusive Economic Zone (EEZ), fishing rights, law enforcement at sea, overlapping bureaucracy, fishery productivity, and less controlling or monitoring at sea. Illegal fishing in Indonesia many done by neighboring countries and has cost trillions of rupiah each year. One of the Indonesian effort in combating illegal fishing is the implementation of sinking boat policy. This effort has led to the reaction of the perpetrators of illegal fishing. The author uses case study illegal fishing by China in Natuna island. The result is that Indonesia does not give strict sanction to China because of other consideration of national interests of bilateral agreement.

Kata Kunci : policy, national interest, illegal fishing, EEZ, Indonesia