PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH DESA Studi Kasus di Pemerintah Desa Pandowoharjo Sleman

ANANTO PRATOMO, Irwan Taufiq Ritonga, SE., M.Bus., Ph.D., CA

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Penyusunan neraca awal desa merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan desa yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014.Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menjawab pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntable sesuai dengan asas pengelolaan desa, maka pemerintah menggunakan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Neraca bagi desa sangat bermanfaat diantaranya untuk :Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran. Mengetahu niilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat. Berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informatif.Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Selain itu sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi pemerintah desa lain. Penelitian ini dilakukan karenaPemerintah Desa Pandowoharjo saat ini memiliki beberapa banyak prestasi baik tingkat kecamatan, kabupaten bahkan propinsi, tetapi belum memiliki neraca. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa Pandowoharjo Sleman, bahwa saat ini pemerintah desa belum sepenuhnya dalam mengimplementasikan penatausahaan keuangan salah satunya adalah inventarisasi aset desa. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi kualitatif pada akun-akun neraca, wawancara kualitatif sebagai pendukung data observasi yang selanjutnya dilakukan perekaman data sebagai bukti dan yang terakhir adalah analisa dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat aset tetap berupa tanah kas desa yang belum selesai dalam proses tukar menukar dengan warga dan pada kondisi yang cukup lama mengakibatkan aset tetap tanah kas desa bisa hilang. Dalam artian bahwa aset tanah tersebut telah berpindah tangan atau sudah bersertifikat atas nama pribadi orang lain. Potensi-potensi permasalahan dalam tukar menukar menjadi resiko yang akan di tanggung pemerintah desa pada masa yang akan datang apabila tidak segera diselesaikan.

Preparation of the initial balance sheet of the village is part of the village financial management system that has been mandated in Law No. 6 of 2014. Article 93 paragraph (1) states that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting and accountability. Answering accountable reporting accountable in accordance with village management principles, the government uses the principles of the Government Accounting Standards issued by the Government Accounting Standards Committee. The balance sheet for the village is very useful for: To know the level of effectiveness, efficiency and benefit of management of economic resources by village within 1 budget year. Knowing the net worth of property held by the village up to the last position of the reporting period will be accurately known. Serves as a means of evaluating the performance of the village apparatus mainly the village head that is more informative. As a means of controlling the possibility of abuse or misuse of economic resources owned by the village. In addition, as a real manifestation of the implementation of transparency and accountability principles mandated by legislation that can be used as a practical model for other village governments. This research is done because Pandowoharjo Village Government currently has some good achievement of sub-district, district and even province level, but not yet have balance sheet. In accordance with interviews with Village Head Pandowoharjo Sleman, the village government is not yet fully in implementing the financial administration, one of which is the village asset inventory. The research method used is qualitative observation on balance sheet accounts, qualitative interviews as supporting data of observation which subsequently conducted data recording as evidence and the last is data analysis and interpretation. The result of this research is that there are fixed assets in the form of unfinished village cash land in the process of exchanging with the citizens and on condition that long enough to cause fixed assets of village cash land can be lost. In the sense that the assets of the land have changed hands or have been certified in the personal name of others. The potential problems in exchange are the risks that the village government will bear in the future if not resolved soon.

Kata Kunci : Undang-undang No.6 Tahun 2014, Neraca Awal Desa, Aset Desa