PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DALAM ORGANISASI PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016)

SOFIA NUR YULIDA F., Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si

2018 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Perwakilan BKKBN DIY dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali merupakan wilayah percontohan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korpusi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Salah satu aspek penilaian dalam mewujudkan ZI-WBK adalah pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang meliputi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik pada Perwakilan BKKBN DIY masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang dianggap belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan seperti tidak adanya kemampuan untuk menyebarluaskan informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta penelusuran dokumen untuk melihat bagaimana pengelolaan komunikasi dan informasi publik pada Perwakilan BKKBN DIY selama tahun 2016. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik pada Perwakilan BKKBN DIY dijelaskan melalui aspek (1) apa makna pengelolaan informasi publik bagi Perwakilan BKKBN DIY, (2) pemetaan regulasi internal di BKKBN, (3) struktur organisasi, (4) mekanisme atau prosedur pengelolaan, (5) capaian yang pernah diperoleh Perwakilan BKKBN DIY serta (6) hambatan yang ditemui dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik di Perwakilan BKKBN DIY. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua pihak di Perwakilan BKKBN DIY menyadari bahwa pengelolaan komunikasi dan informasi publik sangat penting bagi organisasi pemerintah. Sub Bagian Umum dan Humas menyampaikan informasi yang berkaitan dengan citra lembaga, reputasi, sedangkan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi menyampaikan informasi yang terkait dengan program dan kegiatan. Ada dua peraturan kepala, satu instruksi kepala dan satu keputusan Kepala BKKBN, satu SK Kepala Perwakilan BKKBN DIY dan beberapa standar operasional dari Kedeputian ADPIN yang mengatur mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY. Ada empat bagian yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan komunikasi dan informasi di Perwakilan BKKBN DIY, yaitu (1) Sub Bagian Umum dan Humas, (2) Sub Bidang Advokasi dan KIE, (3) Sub Bidang Data dan Informasi, serta (4) PPID. Masih ada tumpang tindih ketugasan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik karena kurangnya koordinasi antar bagian yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Kendala yang ditemui berasal dari sumber daya manusia, mekanisme atau prosedur serta sarana dan prasarana pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

BKKBN DIY and BKKBN Bali is a pilot area of Integrity Zone to Free Area from Corruption at BKKBN. One aspect of the assessment in realizing ZI-WBK is the implementation of public information disclosure which includes the implementation of public information disclosure policy as well as monitoring and evaluation of public disclosure policy implementation. The management of communication and public information at the BKKBN DIY still faces various problems, such as the limited human resources which are considered not yet fulfill the required competencies such as the lack of ability to disseminate information. This study uses case study method with data collection through observation, interview and document tracing to see how the management of communication and public information at the BKKBN DIY in 2016. Management of communication and public information at the BKKBN DIY is explained by (1) what is the meaning of management (2) internal regulation mapping in BKKBN, (3) organizational structure, (4) management mechanism or procedure, (5) achievements obtained by BKKBN DIY and (6) obstacles encountered in communication management and public information at the BKKBN DIY. The results show that all parties in the BKKBN DIY realize that the management of communication and public information is very important for government organizations. Sub Bagian Umum dan Humas convey information relating to the image of the institution, reputation, while the Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi convey information related to programs and activities. There are two head regulations, one head instruction and one decision of the head of the BKKBN, a decree of the Head of BKKBN DIY and some operational standards of the Deputy of ADPIN which regulates the management of public information within the BKKBN DIY. There are four parts that have responsibility for communication and information management in BKKBN DIY, namely (1) Sub Bagian Umum dan Humas, (2) Sub Bidang Advokasi dan KIE, (3) Sub Bidang Data dan Informasi, and (4) PPID . There is still overlapping in the management of communication and public information due to lack of coordination between sections that have responsibility in the management of communication and public information. Obstacles encountered come from human resources, mechanisms or procedures and facilities and infrastructure management of communication and public information.

Kata Kunci : pengelolaan komunikasi, informasi publik, komunikasi pemerintah