Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Antara Majikan dan Buruh di Perusahaan PT. Maya Muncar Kabupaten Banyuwangi

SITI IMROATUS S, Prof.Dr.Susetiawan,S.U

2018 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Majikan dan Buruh di Perusahan pt. Maya Muncar Kabupaten Banyuwangi INTISARI Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dari sekian isu yang menyangkut masalah perburuhan di Indonesia. Utamanya, Permasalahan tersebut terjadi antara Majikan dan Buruh yang menyangkut hak normative Buruh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dinamika dibalik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan dengan jumlah informan sebanyak 12 orang meliputi; Buruh yang di PHK, Buruh yang mencabut tuntutannya, dan pengurus organisasi Buruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Pemerintah dalam menangani kasus PHK yang terjadi di PT. Maya Muncar cenderung permisif, sehingga pelanggaran tersebut tidak mendapatkan sanksi tegas dan merugikan Buruh. Peran Sarekat Buruh terhadap kasus yang menimpa Buruh di Perusahaan PT. Maya Muncar mengalami fragmentasi, baik antar Sarekat maupun antar Buruh, sehingga menjadi pemicu pecahnya organisasi. Perselisihan yang terjadi antara Majikan dan Buruh pt. Maya Muncar yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga saat ini melibatkan Organisasi Buruh yang diinisiasi oleh Sarekat Pekerja Nasional (SPN) untuk melakukan perlawanan kepada Perusahaan dalam memperjuangkan hak-hak normative Buruh yang selama ini tidak diberikan oleh Perusahaan.

The Dispute on the Termination of Employment or Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) among Employer and Employees of Maya Muncar LCC Company in Banyuwangi Regency ABSTRACT The phenomenon of employment termination is one of the issues related to labor problems in Indonesia. Especially, such problem occurs among the employer and employees regarding the normative right of the labors. This research aims to know the dynamic behind the termination of employment or Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) which was done unilaterally by the Company. It used qualitative method with descriptive approach. The data were collected by using an in-depth interview technique and observation with the total of 12 informants covering; the terminated employees, the labors who withdrew their demands, and the managers of the labor organization. The result of this research showed that governor’s attitude in solving the termination of employee in Maya Muncar LCC Company was permissive, so the violation did not receive any punishment and disadvantaged the labors. The role of Labor Confederation to the case incriminating the labors or employees in Maya Muncar LCC Company experienced fragmentation both among the confederation as well as among the labors, thus it made the organization broken. The dispute among the employer and employees of Maya Muncar LCC Company since 2010 until today has involved Labor Organization initiated by Sarekat Pekerja Nasional (SPN) to go against the company to get their normative rights that have not been given until today by the company.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pelanggaran, Perselisihan/Termination of Employment or Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Violation, Dispute