SINKRONISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJMN-RPJMD DIY SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB

ROBY FIRMANSYAH, Dr. Sukamdi, M.Sc ; Dr. Umi Listyaningsih, M.Si

2018 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa aspek kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi kebijakan kependudukan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD menggambarkan hubungan proses perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RPJMN menjadi acuan bagi RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam prosesnya antara RPJMN dan RPJMD haruslah terintegrasi, tersinkronisasi, dan besinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Tahap sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD telah di jelaskan di peraturan dan perundangan bahwa RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Pada pelaksanaannya sinkronisasi RPJMN dan RPJMD belum sepenuhnya terjadi. Diantaranya, masih ditemukannya RPJMD yang belum memuat kebijakan kependudukan dengan baik. Oleh karena pentingnya aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, maka penelitian tentang sinkronisasi kebijakan kependudukan dalam dokumen RPJMN-RPJMD sub bidang kependudukan dan kb membutuhkan sinkronisasi untuk bersama-sama mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMN. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yaitu dokumen RPJMN dan RPJMD, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi dokumen RPJMN dan RPJMD DIY, serta seberapa besar kontribusi capaian RPJMD DIY terhadap target RPJMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen RPJMN ada 6 indikator kebijakan kependudukan yang perlu di sinkronkan dengan RPJMD DIY diantaranya : menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun), meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need), menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun. Ada dua indikator dalam RPJMN yang tidak dimuat dalam RPJMD DIY yaitu, menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun dan menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun. Kontribusi capaian RPJMD DIY terhadap target RPJMN selalu mencapai target diantaranya : rata-rata laju pertumbuhan penduduk kecil dari nasional, angka TFR lebih kecil dari nasional, angka CPR diatas basional, angka unmet need dibawah nasional. Kata Kunci : Sinkronisasi, kebijakan kependudukan, RPJMN, RPJMD DIY.

Some of the reasons underlying the idea that the aspect of population is a very strategic factor in the framework of national and regional development planning. The synchronization of population policies in the RPJMN and RPJMD documents illustrates the relationship between the central and local governments' development planning process. The RPJMN is a reference for the RPJMD whose drafting is guided by the Law on Regional Government. In the process between RPJMN and RPJMD must be integrated, synchronized, and synergy between regions, between spaces, between time, between government functions and between the central and regional levels. The synchronization phase between RPJMN and RPJMD has been explained in the rules and regulations that RPJMD should be guided by RPJMN. In the implementation of synchronization of RPJMN and RPJMD not yet fully happened. Among them, is still the discovery of RPJMD that has not been loading the policy of residence well. Due to the importance of population aspect in development planning, the research on synchronization of population policy in RPJMN-RPJMD document of demography and kb subdistrict requires synchronization to jointly achieve the targets set in the RPJMN. This study uses secondary data analysis of RPJMN and RPJMD documents, which aims to find out how synchronization of RPJMN and RPJMD DIY documents, and how much contribution of RPJMD DIY achievement to RPJMN target. The results showed that in the RPJMN document there are 6 population policy indicators that need to be synchronized with RPJMD DIY such as: decreasing average population growth rate, decreasing total birth rate (TFR) per WUS (15-49 years), increasing prevalence rate of contraception (CPR), decreased unmet needs, decreased birth rate among adolescents in the age group 15-19 years, decreased unwanted pregnancies from 15-49 years of WUS. There are two indicators in the RPJMN that are not included in the DIY RPJMD namely, the declining birth rate among adolescents in the age group of 15-19 years and the decrease of unwanted pregnancy from WUS 15-49 years. The contribution of the RPJMD DIY achievement to the RPJMN target always reaches targets such as: average of small population growth rate from national, TFR rate is smaller than national, CPR rate above bational, unmet need rate below national. Keywords: Synchronization, population policy, RPJMN, RPJMD DIY.

Kata Kunci : Sinkronisasi, kebijakan kependudukan, RPJMN, RPJMD DIY