Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ryan Casidy, Dwi Haryati, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan selanjutnya mengkaji aspek-aspek hukum apa saja yang timbul dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Obyek permasalahan dalam penelitian ini menyangkut perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta dilengkapi dengan hasil wawancara.Alat Pengumpul Data yang digunakan adalah dengan menggunakan komunikasi langsung melalui wawancara dan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama yaitu sebagai suatu rangkaian tindakan hukum administrasi negara dan perdata, para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpotensi terkena kriminalisasi atas perbuatan hukum para pihak dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah, potensi-potensi tersebut terjadi akibat meluasnya cakupan pendefinisian korupsi yang masuk ke ranah hukum administrasi negara dan/atau perdata.Kedua Para pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah kurang mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kesalahan prosedural sehingga rentan dikenakan sanksi pidana, yang mana seharusnya dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum administrasi negara/perdata.

This research was intended to study and analyze both of legal aspects arise in government goods and services procurement and the legal protection of the parties involved in government goods and services procurement. The research used normative juridical approach.Object problems in this research concerning legal protection of the parties involved in government goods and services procurement.Type of data used is secondary data that is done by library research and completed with interview result.Data was collected using direct communication through interview and study literature or document studies on library materials. Results of the research and discussion indicate that, first, as a series of legal actions of civil and administration law, the parties involved in government goods and services procurement potentially subject to criminalization because the expand coverage of corruption definition into scope of civil and administration law.Second, the parties involved in government goods and services procurement are lacking legal protection in case of procedural errors so that they are prone to criminal sanctions, which should be resolved by using civil and administration law.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang Jasa PemerintahLegal Protection, Government Goods and Services Procurement