DESAIN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

SAMSUL ARIFIN, Andi Sandi A.T.T

2018 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan, 1). Untuk mengkaj dan menganalisa mengenai dinamika penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015, 2).Untuk menganalisa urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, dan 3). Menguraikan seharusnya desain kelembagaan penyelesaian perselisihan hasil pilkada pasca diundangkannya UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dalam perspektif system peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dantersier.Analisa data dilakukan dengan melakukanan alisater hadap bahan hokum kepustakaan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), danpendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Dinamika penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua hal, yakni dinamika mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan dan penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. 2). Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek, yakni pertama factor kebutuhan hukum (legal requirements factor) dan kedua factor kebutuhan kelembagaan (institutional needs factor). 3). Desain pembentukan “badan peradilan khusus” sebagai pengadilan khusus pilkada, maka desain kedudukan kelembagaannya harus berada dalam salah satu 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah MA, hal tersebut mengacu pada ketentuan mengenai prinsip pokok pembentukan peradilan khusus yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

The objectives of this study are 1) to examine and analyze the dynamics of conflict resolution for local election results since the election was regulated in Law Number 32 Year 2004 on Local Government until Law Number 1 Year 2015 on Local Election, 2) to analyze urgency of the establishment of a special court body for conflict resolution for local election results regulated in Article 157 paragraph (1)of Law Number 8 Year 2015 on Local Election, and 3) to explain an institutional design that should be applied in conflict resolution for local election results after the issuance of Law Number 8 Year 2015 on Local Election in judicial system perspective in Indonesia. The study was a juridical-normative study using secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data were analyzed using literature legal materials by a qualitative technique. The study used a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Results of the study and discussion showed that: 1) The dynamics of conflict resolution for local election results could generally be classified into two, i.e. the dynamics of institution authorized to solveand handle the conflict resolution for local electionresults. 2) Urgency of the establishment of special court body for local election could be seen from two aspects, i.e. first, legal requirements factor, and second, institutional needs factor. 3) The design of the establishment of special court bodyas a special court for local election should institutionally be at one of the four court environments under the Supreme Court, referring to provisions on principles of the establishment of special court, particularly regulated in Article 27 paragraph (1)of Law on Judicial Power.

Kata Kunci : Desain Kelembagaan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan