POLITIK HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

LA ODE MUH KAISAR D, Andi Sandi Antonius, T.T, S.H., LL.M.,

2018 | Tesis | S2 Hukum

POLITIK HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK La Ode Muhammad Kaisar Demaq , Andi Sandi Antonius TT INTISARI Penelitian ini secara objektif memiliki dua tujuan yaitu: Pertama untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami, secara umum landasan Mahkamah Konstitusi dapat memutusk pemungutan suara ulang dalam Pilkada serentak meskipun kewenangannya hanya memutus perselisihan hasil Pilkada. Kedua untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami bagaimanakah seharusnya pengaturan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif, sebab mengutamakan telaah pustaka terhadap data sekunder (bahan hukum) dan didukung wawancara terhadap narasumber. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dan hasil wawancara kemudian diolah menggunakan analisis dekriptif-preskriptif. Landasan secara teoeretis MK dapat menetapkan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, didasari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) MK yang menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut lembaga manakah yang berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada. Pembentuk undang-undang akhirnya bersepakat untuk menyerahkan kembali kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada kepada MK sampai terbentuknya Badan Khusus Pemilu sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak secara nasional. Pertimbangan MK dapat menetapkan pemungutan suara ulang dalam Pilkada, karena keberadaan MK sebagai pengawal konstitusi dan beberapa Putusan MK terdahulu menyatakan bahwasannya MK tidak mau dibatasi dengan penafsiran sempit frasa perselisihan hasil Pemilu. Untuk menemukan format ideal pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada, maka perlu adanya pengoptimalan fungsi dari beberapa lembaga penyelenggara Pilkada, Bawaslu/Panwaslu dalam menyelesaiakan pelanggaran administrasi Pilkada mengedepankan musyawarah mufakat dan membatasi pelaksanaan pemungutan suara ulang agar terjadi efisiensi anggaran.

POLITIC OF LAW IN THE RE-VOTING OF SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTION La Ode Muhammad Kaisar Demaq , Andi Sandi Antonius. TT ABSTRACT This research objectively has two objectives: Firstly, to know, to analyze, and to comprehend in general the foundation of the Constitutional Court in deciding the re-voting in simultaneous regional election, even though its authority only to resolve the dispute over the result of regional election. Secondly, to know, to examine, and to understand how the regulation of re-voting should be established in the practice of the simultaneous regional election. The method used in this legal research is normative legal research, because it features the literary review toward the secondary data (legal material) and supported by interviews with the resource person. The legal substances are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, by using legislation approaches, conceptual approaches, analytical approaches, historical approaches, and case approaches. The legal material and the interview result are then processed using descriptive-prescriptive analysis. The theoretical basis of the Constitutional Court in determine the re-voting for simultaneous Regional Election are based on the Constitutional Court's open legal policy that give authority to the legislator to further regulate which institution is authorized to resolve the dispute over the results of the regional election. The legislators finally agreed to give the authority back to resolve the dispute over the results of the regional election to the Constitutional Court until the formation of the Special Election Board before simultaneous regional elections. Constitutional Court Consideration may establish re-voting in regional election because the existence of the Constitutional Court as a constitution escort and several previous Constitutional Court verdicts declared that the Constitutional Court did not want to be limited by narrow interpretation of election disputes phrase. In order to find the ideal format for re-voting in regional elections, it is necessary to optimize the function of election organizers, Election Supervisory Agency/Election Supervisory Committee in sorting out the administrative violations. Regional election prioritizes consensus deliberation and limits the practice of re-voting for budget efficiency.

Kata Kunci : politik hukum, pemungutan suara ulang, pemilihan kepala daerah serentak/politic of law, re-voting, simultaneous regional election.