Kekuatan Hukum Obyek Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Menjadi Barang Rampasan Negara Dalam Perkara Illegal Logging Yang Dilakukan Oleh Lessee (Studi Kasus)

BOGINTHA SEMBIRING, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak kepemilikan obyek Perjanjian Sewa Guna Usaha pada perusahaan pembiayaan yang menjadi rampasan negara dalam tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh lessee; (2) Mengetahui dampak perampasan obyek pembiayaan guna usaha oleh negara pada tindak pidana illegal logging terhadap perusahaan pembiayaan sebagai pemberi fasilitas Sewa Guna Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara yang dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian: Pertama, perusahaan pembiayaan merupakan pemilik yang sah terhadap obyek sewa guna usaha (leasing) yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana illegal logging berdasarkan ketentuan hukum kebendaan maupun ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa pada perjanjian sewa guna usaha, hak milik obyek perjanjian berada pada kreditur selama periode perjanjian masih berlaku. Majelis hakim yang memeriksa perkara illegal logging dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 79 ayat (15) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mengembalikan barang bukti berupa alat angkut kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, perampasan objek pembiayaan sewa guna usaha oleh Negara sebagai akibat tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh lessee memiliki dampak kerugian secara finansial pada perusahaan pembiayaan selaku lessor, namun perusahaan pembiayaan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kejaksaan negeri untuk mempertahankan hak nya atas kepemilikan barang modal atau mengalihkan risiko kerugian sebagai akibat lessee tidak membayar biaya sewa kepada perusahaan pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit.

The purposes of this research are: (1) to find and to analize out about the proprietary right of legal enforcement of the confiscated leasing object in the case of illegal logging perpetrated by lessee; (2) To find out the effect on the confiscation of leasing object by the state in the case of illegal logging towards the leasing company as the leasing facilitator. This research is a normative descriptive legal research. The data used in this research are primary and secondary data obtained from interview and literary research which were analyzed qualitatively. Research findings: First, leasing company is the rightful owner of the leasing object used as evidence in the criminal proceedings in the case of illegal logging. This acts as an implementation from the civil property law which provides that under leasing agreement, the right of ownership stays with the creditor as long as the term still applies. The panel of judges who invesigated the illegal logging case may waive the provision of Article 79 Paragraph (15) Law No. 31 Year 1999 on Forestry by restoring the evidence of the conveyance to leasing company according to thefacts revealed at the court. Second, the confiscation of such leasing object by the State as the result of illegal logging conducted by the lessee has impacted the leasing company as he lessor, but the leasing company has the right to exercise its right to submit a tort claim to the state's prosecutor's office to defend its rights in the ownership of the capital goods or divert the risk of loss as the result of lessee is unable to pay the rental costs to the leasing company through credit insurance mechanism.

Kata Kunci : leasing, perjanjian sewa guna usaha, alat angkut, dirampas untuk negara, illegal logging., leasing, conveyances, confiscated for the states, Illegal logging .