Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)

TRILIANA M, SE, Irwan Taufiq Ritonga, SE., M.Bus., Ph.D., CA

2018 | Tesis | S2 Sains Akuntansi

INTISARI Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tata kelola pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan 33 sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, penelitian ini menemukan beberapa bukti. Pertama, variabel tata kelola pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kedua, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah (pemerintah kabupaten/kota) di Indonesia masih berada dalam kualifikasi sangat tidak transparan berdasarkan tingkat transparansi Adiloglu dan Vuran (2012) dan berperingkat tidak cukup (insufficient) berdasarkan peringkat keterbukaan anggaran (International Budget Partnership,2015)

ABSTRACT This study aims to examine the effect of local governance, the size of local government, the number of people and the level of education on the transparency of local financial management. Based on 33 samples of districts / municipal governments in Indonesia, this study found some evidence. First, the variables of local governance, size of local government, population and education level are not significantly related to transparency of local financial management. Secondly, this study also indicates that the transparency index of local financial management (district / city governments) in Indonesia remains in highly non-transparent qualification based on Adiloglu and Vuran transparency levels (2012) and insufficient ratings based on budget disclosure ratings (International Budget Partnership, 2015).

Kata Kunci : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), Keterbukaan Informasui Publik