KEWENANGAN PEMBINAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DI SULAWESI TENGGARA

L M KURNIAWAN UTOMO, Dr. Djoko Sukisno S.H., C.N

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Wilayah terhadap Notaris di Sulawesi Tenggara. (2) Untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi Majelis Kehormatan Wilayah dalam melaksanakan tugas pembinaan Notaris di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mempelajari mengenai lalu lintas hukum normatif dimasyarakat dengan cara mengamati langsung penerapan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Subjek dari penelitian ini adalah responden dan narasumber. Responden adalah unsur dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, Notaris, dan Akademisi serta 3 (tiga) Notaris di Kota Kendari. Sementara Narasumber yakni: Ketua Program Studi Notariat Universitas Gadjah Mada. Teknik penentuan subjek adalah dengan purposive sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Responden dan Narasumber. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pembinaan terhadap Notaris di Sulawesi Tenggara belum dapat terlaksana dikarenakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara baru terbentuk pada akhir April 2017 meskipun pelantikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah secara menyeluruh dilaksanakan pada bulan September 2016. Faktor belum terlaksananya Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris di Sulawesi Tenggara dikarenakan ada kekosongan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang menjadi salah satu unsur pemerintah dari anggota Majelis Kehormatan Wilayah tersebut. Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris jika merujuk pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris bersifat kuratif yaitu terjadi ketika Notaris tersebut telah dinyatakan bersalah atau setelah adanya putusan yang inkrah dari pengadilan atau telah terbukti karena adanya permasalahan hukum atau melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta/surat-surat Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Jika merujuk pada Pasal 66A angka 1 UUJN-P seharusnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melaksanakan fungsi pembinaannya tidak hanya kuratif saja atau setelah adanya putusan yang inkrah atau setelah Notaris dinyatakan bersalah, tetapi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga diharapkan bisa melaksanakan pembinaan Notaris secara preventif atau pencegahan agar Notaris tidak melakukan pelanggaran atas dugaan pidana terhadap akta yang dibuatnya.

This study aims: (1) Know and analyze the implementation of guidance conducted by the Regional Honorary Council to notary in Southeast Sulawesi. (2) Know and analyze any constraints faced by Regional Notary Council in carrying out the task of developing a Notary in Southeast Sulawesi. This study is an empirical legal research that studies the normative legal traffic in the community by observing directly the application of normative law. This research was conducted in Kendari City. The data type in this research is primary data and secondary data. Primary data comes from field research, while secondary data is obtained from literature study. Subjects of this study were respondents and resource persons. Respondent is an element of the Southeast Sulawesi Regional Notary Council as much as 3 (three) persons from Government, Notary and Academician and 3 (three) Notary in Kendari City. While the informant namely: Chairman of the Notary Study Program University Gadjah Mada. The technique of determining the subject is by purposive sampling. Technique of data retrieval is done by interview with Respondents and Resources. Research data then analyzed by qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: the guidance of Notary in Southeast Sulawesi cannot be done because the Notary Council of Southeast Sulawesi Region was formed at the end of April 2017, although the inauguration of the Regional Notary Honorary Council was done in September 2016. Factors not yet implemented The Guidance of Regional Notary Honorary Council to Notary in Southeast Sulawesi because there is a vacancy Head of Regional Office of Southeast Sulawesi which became one element of government from members of the Regional Notary Honorary Council. The guidance of the Regional Notary Honorary Council of Notary to the Notary if it refers to Permenkumham Number 7 Year 2016 concerning the Notary Publicity Council is curative when the Notary has been declared guilty or after a verdict has been received by the court or has been proven due to legal matters or related criminal offense with the Minutes of Notarial deed / Notary which are in the Notary's depository. If it refers to Article 66A number 1 UUJN-P should the Regional Notary Honorary Council perform its guidance function not only curative or after the decision of the inkrah or after the Notary is found guilty, but the Regional Notary Honorary Council is also expected to implement the notary's coaching in preventive or preventive Notary does not violate the alleged criminal charges against the deed he made.

Kata Kunci : Pembinaan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Sulawesi Tenggara.