STUDI PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PADA KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK RI (Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi pada Pemeriksaan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2014 dan 2015 di BPK RI)

HARYO HADISAPUTRO, Kuskridho Ambardi

2017 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Transparansi adalah salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat. Transparansi secara umum dapat diartikan sebagai keterbukaan akses dalam memperoleh informasi. Masyarakat Indonesia juga tidak asing terhadap istilah transparansi. Istilah ini sering digunakan sebagai jargon untuk menunjukkan keterbukaan lembaga pemerintahan dalam melaporkan penggunaan anggaran yang diterimanya. Meskipun istilah transparansi telah menjadi sesuatu yang kerap terdengan oleh masyarakat di Indonesia akan tetapi bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masih menimbulkan pertanyaan dan kendala. BPK RI berusaha menjalankan penerapan prinsip transparansi dengan berbagai metode. Langkah BPK RI menjalankan peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa organisasi ini memilih bentuk transparansi terkontrol oleh agen. Tanpa adanya peraturan Keterbukaan Informasi Publik maka BPK RI akan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki. Di masa lalu memang kerap terjadi kekhawatiran bahwa LHP BPK RI dijadikan sebuah alat untuk memeras kepala daerah setempat. Akan tetapi saat ini ketika LHP sudah terbuka dan dapat diperoleh oleh semua orang, tidak terjadi pemerasan seperti yang dikhawatirkan. Transparansi informasi dalam bentuk keterbukaan akses LHP dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Transparency is one of the important elements that must be owned by the government in carrying out its functions to serve the community. Transparency in general can be interpreted as open access to obtain information. Indonesian people are also familiar with the term transparency. This term is often used as a sign to indicate the openness of government agencies in reporting the use of the budget it receives. Although the term transparency has become something that is often heard by people in Indonesia but how it is applied in everyday life still raises the question and constraints. BPK RI seeks to implement the principle of transparency with various methods. The BPK RI step of implementing regulations on Public Information Disclosure indicates that this organization chose a form of controlled transparency by the agent. Without the Public Information Disclosure regulation, BPK RI will maintain the confidentiality of the information held. In the past there was often a concern that BPK RI reports was used as a tool to blackmail the local head. However, at this time when the reports is open and can be obtained by everyone, there is no extortion as feared. Information transparency in the form of open access to reports can encourage good governance of corruption.

Kata Kunci : Transparansi, Komunikasi, Informasi, BPK RI, SKK Migas