EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MUHAMAD SALEH, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Dr.Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

2018 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi efektivitas kebijakan daerah dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan Kota Tarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 9/2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. Namun sejak keluarnya perda tersebut hingga 2016, pembangunan kepariwisataan tidak mengalami peningkatan. Ini dilihat dari menurunnya kunjungan wisatawan, penyerapan tenaga kerja yang cenderung stagnan, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Tarakan yang tidak signifikan. Peneliti menduga hal ini karena pembuatan kebijakan tidak didasarkan pada data yang memadai. Permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana efektivitas Perda Kota Tarakan Nomor 9/2011, dan (2) apa faktor yang mempengaruhi efektivitas atau inefektivitas Perda Kota Tarakan Nomor 9/2011. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan menggunakan teknik wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive. Informan tersebut adalah para pembuat kebijakan dan stackholders lainnya di sektor pariwisata. Data juga dikumpulkan melalui teknik observasi di obyek pariwisata. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen yang berhubungan dengan kepariwisataan di Kota Tarakan. Data dianalisis secara kualitatif. Efektivitas Perda Kota Tarakan Nomor 9/2011 dalam studi ini dilihat dari pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Studi ini menemukan kebijakan dari ketiga pendekatan tersebut tidak efektif. Dari pendekatan sasaran, ditemukan bahwa pemerintah tidak membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti swasta dan masyarakat, adanya keterbatasan fasilitas pendukung pariwisata, tidak berjalannya promosi, serta tidak berfungsinya asosiasi-asosiasi di sektor kepariwisataan. Dari pendekatan sumber, studi ini menemukan keterbatasan sumber daya finansial serta tidak adanya peningkatan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan. Dari pendekatan proses ditemukan bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat dan pihak swasta, serta tidak terjalinnya koordinasi dan integrasi program antara instansi terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kota Tarakan. Faktor yang mempengaruhi (in)efektivitas Peraturan Daerah adalah (1) Aktor; (2) Komitmen; (3) Anggaran; (4) Kreativitas dan Inovasi; (5) Kerjasama Lintas Sektor. Rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan daya saing, menambah fasilitas pendukung pariwisata dengan memberdayakan sektor swasta dan masyarakat; (2) Membangun kemitraan dengan sektor swasta, Usaha Kecil Menengah , asosiasi kepariwisataan; (3) Meningkatkan kompetensi profesi sumber daya manusia di sektor kepariwisataan; (4) Perlu diterbitkan regulasi lain yang mengatur lebih lanjut tata cara Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan usaha kepariwisataan.

This study aims to evaluate the effectiveness of local policy in the of tourism business in Tarakan City. The base of the study is the issuance of Regional Regulation (Perda) Tarakan City No. 9 of 2011 on the Implementation of Tourism Enterprises. Through this policy, tourism is expected to increase regional economic growth and community welfare, as well as open employment. But since the issuance of the regulation until 2016, the development of tourism has not increased. This is seen from the decline in tourist visits, the absorption of workers who tend to stagnate, as well as tourism sektor contribution to GDP Tarakan City is not significant. The authors suspect this is because policy-making is not based on sufficient data. The problems are then formulated into two research questions, namely (1) how the effectiveness of Perda Kota Tarakan No. 9 of 2011, and (2) what factors influence the effectiveness or ineffectiveness of Perda Kota Tarakan No. 9 of 2011. The method used in this study is descriptive qualitative. Primary data were collected through interview technique to informant selected purposively. The informants are policymakers and other stakeholders in the tourism sektor. Data are also collected through observation techniques in tourism objects. Secondary data were collected from documents related to tourism in Tarakan City. Data were analyzed qualitatively. The effectiveness of the policy implementation is viewed from the approach of target, source, and process. This study has found that policy implementation of the three approaches is not effective. From the target approach, it was found that the government did not build partnerships with private parties and the public, the limited facilities of tourism, the ineffectiveness of promotion, and the non-functioning of associations in the tourism sektor. From the source approach, this study has found the limitations of financial resources and the absence of increased regional revenues from the tourism sektor. From the process approach found that there is no involvement of the public and private parties, and the lack of coordination and integration among relevant agencies in the implementation of tourism development in the city of Tarakan. Factors affecting the (in)effectiveness of implementation are (1) Actors, as decision makers; (2) Budget support, to build public facilities, infrastructure facilities; (3) Commitment. of the stakeholders (4) Creativity and innovation from the Organization of the Region (5) Cross-Sektoral Cooperation in tourism development in Tarakan City. (1) The addition of tourism support facilities by involving the private sektor and the public. (2) Building partnerships with the private sector, Small and Medium Enterprises, tourism associations. (3) Increasing the quality of human resources in the tourism sektor; (4) Another regulation that regulates the procedures for the fostering, controlling and supervision of tourism businesses should be issued.

Kata Kunci : Evaluation, policy implementation, Effectiveness, tourism