ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENUNDAAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2016 DI KABUPATEN PANGKEP

TRI SUHENDRA ARBANI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2018 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) ke daerah pada tahun anggaran 2016, implikasi kebijakan pemerintah terhadap penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) ke daerah pada tahun anggaran 2016 di Kabupaten Pangkep, dan upaya kedepannya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangangani masalah DAU. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan dana alokasi umum (DAU) di Indonesia kedepan dalam konteks desentralisasi fiskal. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Ke Daerah Di Tahun Anggaran 2016 yaitu Kebijakan penundaan ini dilakukan karna terjadnya defisit anggaran negara, dan anggaran yang ditunda diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampunan negara. Pertimbangan yang kedua adalah Pertimbangan Kas Daerah Kabupaten Pangkep di Akhir Tahun 2016. Daerah yang memilki kas daerah yang cukup tinggi dianggap oleh pemerintah dapat menyesuaikan keuangannya ketika Dana Alokasi Umumnya ditunda. Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Ke Daerah Pada Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Pangkep. Adapun impilikasinya yakni pertama, yang pertama Defisit Angaran Daerah Kabupaten Pangkep, Kedua Penundaan/Penghentian Belanja di Akhir Tahun. Dampak selanjutnya adalah Negoisasi Ulang Kontrak dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya Upaya Pengaturan Kebijakan Dana Alokasi Umum Di Indonesia Kedepan dalam Konteks Desentralisasi Fiskal. Adapun pengaturan kedepan yakni Peran Pemerintah Daerah dalam Penentuan Dana Alokasi Umum DAU, Khususnya terkait Penundaan sebagian DAU, yakni: Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Anggaran Daerah Yang Defisit. Efisiensi Anggaran dan Program Pemerintah Daerah Terhadap Penundaan Dana Alokasi Umum, Yang ketiga Peran Pemerintah Pusat dalam Mengontrol Pelayanan Publik di Daerah dan terakhir adalah ketaatan pemerintah darah dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

This study aims to identify and analyze the consideration of the government issued a policy of delay in the extension portion of general allocation funds (DAU) to the region in fiscal year 2016, the implications of government policy to delay the distribution of most of the general allocation fund (DAU) to the region in fiscal year 2016 Pangkep and future efforts of government and local government in menangangani problem DAU. This study also aims to identify and analyze the policy settings general allocation fund (DAU) in Indonesia in the future in the context of fiscal decentralization. This type of research used in compiling this research is a combination of normative legal research and empirical legal research. This isstudy. a descriptive The data used are primary data and secondary data. The primary collection techniques through field research, while secondary data obtained through library research. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The results showed that: First, Consideration Issue Government Delays Distribution Policy General Allocation Funds Into Some Areas In Fiscal Year 2016 that was carried out because the delay policy terjadnya state budget deficit, and the budget was postponed accounted as underpayment budgeted in the next budget in accordance kemampunan countries. The second consideration is the consideration Pangkep Local Cash at End of Year 2016. Regions that have high enough local cash is considered by the government to adjust its finances when Allocation Generally postponed. Against Government Policy Implications Delays Distribution of General Allocation Funds Into Some Areas In Fiscal Year 2016 In Pangkep. The impilikasinya: first, the first deficit Pangkep Local Budgets, Second Suspension / Termination Shopping at End of Year. The next impact is Re Contract Negotiations with Third Parties. Further efforts General Allocation Fund Policy settings in Indonesia Ahead in the Context of Fiscal Decentralization. As for setting the fore the role of Local Government in the determination of the General Allocation Fund DAU, Particularly related to delay in part DAU, namely: The Role of Local Governments In The Local Budget DeficitControl. Efficiency Budget and Local Government Program Against Postponement of General AllocationFund, the third role of Central Government in Controlling Public Service in the Region and the last is obedience blood governments in implementing government policies.

Kata Kunci : Keywords: General Allocation Fund, decentralization Fiscal, Policy