POLITIK KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WAHYU KARTIKO UTAMI, Dr. Amalinda Savirani, M.A.

2018 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketahanan pangan, yang mana didalamnya meliputi kondisi dan upaya dalam mencapai ketahanan pangan, serta relasi kuasa antar aktor dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah serta petani, baik petani anggota kelompok tani dan petani non-kelompok tani di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul cukup baik. Hal ini dapat dilihat dimana Kabupaten Gunung Kidul tercatat mengalami surplus beras pada tahun 2009 hingga 2015, dengan jumlah ketersediaan beras 162,0 kg/kapita/tahun sedangkan jumlah kebutuhan beras 103,1 kg/kapita/tahun di tahun 2015. Kemudian dari aspek akses pangan, akses petani terhadap pangan juga cukup mudah dimana kebanyakan petani di Kabupaten Gunung Kidul memperoleh atau mengonsumsi pangan dari hasil produksi pertanian sendiri. Meski demikian, akses ekonomi masih menjadi kendala di Kabupaten Gunung Kidul, dimana lima dari tujuh desa rawan pangan di tahun 2016 disebabkan oleh akses ekonomi. Sedangkan untuk penyerapan pangan, menurut data lapangan hingga tahun 2016 tidak pernah terjadi kasus kelaparan, namun di tahun 2016 masih ada satu desa rawan pangan karena masalah balita gizi buruk di Kabupaten Gunung Kidul. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimana tidak hanya pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terlibat, namun juga masyarakat atau komunitas, baik masyarakat tani sebagai produsen pangan hingga pelaku ekonomi (swasta/pasar). Relasi aktor antara kelompok tani dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul lebih cenderung kepada kemitraan dengan dominasi pemerintah daerah yang masih kuat. Dominasi pemerintah yang kuat tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan mengenai kelompok tani yang pada akhirnya melemahkan kelompok tani. Dominasi pemerintah tersebut juga tidak jarang menimbulkan ketergantungan petani, khususnya petani kelompok tani terhadap pemerintah. Namun disisi lain, terdapat juga petani, baik kelompok tani maupun non-kelompok tani yang bersifat acuh dan mandiri (tidak tergantung) pada pemerintah, namun tetap bisa bertahan (survive), bahkan mampu meningkatkan ketahanan pangan mereka sendiri (rumah tangga petani) hingga ketahanan pangan didesa mereka meski tanpa campur tangan pemerintah.

This study aims to explore food security, which includes the conditions and efforts to achieve food security, and power relations among actors in realizing food security in Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta. The actors examined here are local government and farmers, both farmers of farmer groups and non-farmer groups in Gunung Kidul Regency. This research uses qualitative research method with qualitative descriptive research approach. The results showed that food security in Gunung Kidul Regency is quite good. This can be seen where Gunung Kidul regency recorded a rice surplus in 2009 until 2015, with the availability of rice 162.0 kg/capita/year while the total demand of rice is 103.1 kg/capita/year in 2015. Furthermore, farmers' access to food is also quite easy where most farmers in Gunung Kidul Regency obtain or consume food from their own agricultural production. Nevertheless, economic access remains an obstacle in Gunung Kidul District, where five of seven food insecurity villages in 2016 are caused by economic access. As for the absorption of food, according to field data until 2016 there has never been a case of hunger, but in 2016 there is still one of food insecurity villages due to malnourished children in Gunung Kidul Regency. Various efforts have been made to achieve food security, where not only the government either central government to local government involved, but also community, both farming communities as food producers to economic actors (private/market). The relationship between actors between farmer groups and local government in realizing food security in Gunung Kidul Regency is more likely to partnership with strong local government dominance. The strong government dominance can be seen from various policies regarding farmer groups that ultimately weaken farmer groups. The dominance of the government is also not uncommon to cause dependence of farmers, especially farmers groups towards government. But on the other hand, there are also farmers, both farmer groups and non-farmer groups that are indifferent and independent towards government, but they still survive, even able to increase their own food security (farmer households) to food security in their village despite without government interference.

Kata Kunci : Ketahanan pangan, ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan pangan, relasi kuasa, kelompok tani