ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT ATAS DASAR TIDAK TERJAMINNYA PEMBAYARAN BIAYA JASA PENGURUS DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/ PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)

MOCH AZIZ, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Satu diantara pihak dimana debitur harus memenuhi kewajibannya adalah membayar jasa pengurus, dimana jasa kepengurusan diambil dari harta pailit yang diurusnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana UU mengatur biaya jasa pengurus dalam proses PKPU; (2) mengetahui apakah biaya jasa pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama dengan utang; (3) mengetahui kapan biaya jasa pengurus dianggap jatuh tempo. Penelitian ini bersifat empiris normatif, meliputi penelitian terhadap fakta-fakta dan gejala-gejala berkaitan dengan penerapan azas, kaidah dan berbagai pengertian hukum tentang praktek hukum kepailitan di Indonesia. Untuk melengkapi data normatif, dilakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses kepailitan ini, terutama dari kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pengaturan dalam Undang-Undang tentang biaya jasa pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlihat sejak perubahan dari FV menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Biaya jasa pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKP; (2) biaya jasa pengurus tidak termasuk dalam kategori utang. Hubungan yang terjadi antara pengurus PKPU dan debitur dalam PKPU merupakan hubungan yang lahir dari penunjukan oleh hakim Pengadilan Niaga; dan penetapan besaran jasa ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU; (3) Tidak dikenal jatuh tempo pembayaran, melainkan terdapat tanggal pembayaran yang ditetapkan Ketua Pengadilan melalui penetapan eksekusi.

Law on Bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts meant to make the divided of debtor's assets to his creditors by the curator. Bankruptcy is intended to avoid the apart confiscation or separate execution by creditors and replace it with general confiscation, so that, assets can be distributed to all of the debtor's creditors in accordance with their respective rights. One of the parties which debtor's obligation is to pay management's fee, and this management's fee taken from the bankruptcy estate they organize. The problem in this study are (1) the extent to which the Act regulate the management service fee in the process of suspension of obligation for payment debts. (2) determine whether the management service fee in the Suspension of Payment equal to the debt (3) knowing when the management's fee considered matured? This study is an empirical normative , including a study of the facts and the symptoms associated with the application of the principles , rules and other legal understanding of the practice of bankruptcy law in Indonesia. To complete the normative data, conducted interviews with the parties involved in the bankruptcy process, especially from the curator appointed by the Commercial Court. Data were analyzed with descriptive qualitative method. Results of this study can be concluded that: ( 1 ) regulation on the management services fee in the process of suspension of obligation for payment of debts seen since the change of FV into Law No. 4 of 1998 on Bankruptcy . Cost of management services in the process of Suspension of obligation for payment of debts set forth in Article 76 and Article 234 paragraph (5) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts; (2) the management services fee is not included in the debt category. Relationship between the management and the debtor in PKPU is a relationship born from designation by the Commercial Court; and determination of the amount of services set out in the Bankruptcy Act and PKPU; (3) Not known payment due date, but there is a specified payment date through order for execution from chief of Court.

Kata Kunci : Kepailitan, rencana perdamaian, biaya jasa pengurus, kurator., Bankruptcy, proposal of reconciliation, management service fee, curator