ANALISIS KETERKAITAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PRO POOR, DAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT

NUNING PRIMADIANTI, Prof. Catur Sugiyanto, M.A., Ph.D.

2018 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2006 tercatat sebesar 4,93 persen kemudian pada tahun 2016 menjadi 5,82 persen. Namun untuk menuju kesejahteraan masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah NTB karena pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Distribusi pendapatan di NTB menunjukkan ketimpangan karena rasio Gini selalu berkisar diatas 0,3. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten terlihat tajam. Perbedaan infrastruktur dan jauhnya jumlah maupun nilai investasi yang masuk antar kabupaten menjadi salah satu pemicu tingginya kemiskinan di NTB. Ketimpangan merupakan hambatan terhadap pertumbuhan, lebih lanjut dijelaskan bahwa membiarkan ketimpangan terus naik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta dapat memicu konflik. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, NTB terus mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, pada tahun 2005 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 25,92 persen dan terus meningkat menjadi 27,17 persen. Hal ini masih jauh dari target RPJMD NTB 2013-2018 yaitu 12,25 persen. Analisis data panel digunakan untuk melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan. Ketimpangan dalam hal PDRB, APBD, jumlah penduduk, dan pendidikan signifikan dalam menambah jumlah kemiskinan di NTB. Dengan GIC, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB belum bersifat pro poor. Pertumbuhan ekonomi masih dinikmati oleh golongan penduduk kaya. Pertumbuhan ekonomi yang pro poor dibutuhkan untuk mempercepat laju pengurangan kemiskinan. Analisis sektor dalam PDRB menggunakan model Warr (2006) menggunakan data panel NTB 2010-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediakan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa keuangan dan asuransi dapat mengurangi kemiskinan di NTB.

NTB���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s economic growth in 2006 was recorded at 4.93 percent then slightly decreased to 5.82 percent in 2016. It showed that economic development in NTB grew towards positive enhancement. Nevertheless, the advance in economic development did not in line with the achievement in terms of equal distribution of economic welfare among people. The income distribution in NTB showed evidence of inequality which suggested by the value of gini ratio that was steady around 0.3. Inequality also occurred in district level. Continuing inequality could hamper economic development that in turn could slow the effort to enhance people���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s well-being or to reduce poverty. Furthermore, inequlity could spark conflict between the rich and the poor. Since the economic crisis in 1997, NTB continued to experience a decline in the number of poor people. In 2004 the percentage of poor people in NTB was 25.26 percent. However, in 2005 the percentage of the poor increased to 25.92 percent and continued to increase to 27.17 percent. It was still far from the target of RPJMD NTB 2013-2018 which was at 12.25 percent. Panel data analysis is applied to determine the cause of poverty due to inequality in the level of development. As a result, inequality in terms of GDRP, APBD, population, and level of education were significantly influence poverty in NTB. By implemeting GIC, it showed that economic growth in NTB was not pro-poor, yet. The economic growth was mainly benefit the rich group of population. While pro poor growth is needed to accelerate the rate of poverty reduction. Furthermore, applying sector analysis of PDRB using Warr (2006) model using NTB 2010-2016 panel data showed that the economic growth in: wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles sector; accommodation and food service sector; and financial services and insurance sector could, in part, reduce poverty in NTB.

Kata Kunci : Ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang pro poor, pertumbuhan ekonomi sektoral, Growth Incidence Curve.