Laporkan Masalah

ANALISIS YURIDIS ROYA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

MUHAMMAD RIDWAN A, Prof Dr Hernawan SH M.Hum, Ninik Darmini SH, M.Hum, Saida Rusdiana, S.H., LL.M

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia atau debitur dengan tidak dilakukannya Penghapusan atau Roya Sertifikat Jaminan Fidusia dan eksistensi sifat eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan atau roya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum premier, sekunder, tersier. Data yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi dan di analisis menggunakan metode kualitatif kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum memberikan Perlindungan hukum dan Kepastian hukum terhadap pemberi fidusia dalam hal tidak dilaksanakannya Roya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia. Dengan tidak dilakukan Penghapusan atau Roya terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia secara de jure eksistensi sifat eksekutorial masih tetap melekat selama penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan Keterangan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku, dan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan hutang.

This study aims to examine and analyze the legal protection of fiduciary providers in the absence of cancelation of fiduciary security certificates or those in Indonesian legal language known as "Roya". This study also examines the existence of the executorial properties within those uncanceled fiduciary guarantee certificate. This research is normative law research, which means the method used in this research is conducted through researching the existing library materials. due to the nature of using rules relating to theories of law as the object of research, then this study was also considered as an analytical descriptive research. Sources of data in this study are secondary data obtained from legal materials, be it primary, secondary and tertiary materials. the data obtained, then selected and analyzed using quantitative methods, to then be described and concluded by deductive thinking method. The results of the study show that Law No. 42 of 1999 on fiduciary guarantee has not provided any legal protection to fiduciary givers with uncanceled fiduciary guarantee certificates yet. By not deleting the fiduciary guarantee certificate, the legally, the property of executorial right of the certificate remains inherent as long as the fiduciary receiver does not report to the fiduciary office, and/or the fiduciary office does not publish the fiduciary certificate not valid. Another possible implication is any object that become objects of fiduciary guarantee agreement remain as debt collateral.

Kata Kunci : Protection on Fiduciary Provider, Fiduciary Cancelation.

  1. S2-2018-372449-abstract.pdf  
  2. S2-2018-372449-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-372449-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-372449-title.pdf