ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA TINGKAT KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

JUSAFRI, Sigid Riyanto

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengetahui, memahami, menganalisis, dan memaparkan mengenai konsepsi teoritis Mahkamah Agung dalam mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi khususnya berkaitan dengan Mahkamah Agung sebagai judex juris yang memeriksa fakta dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari putusan judex factie dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang persoalan hukum dan dari jenisnya adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan menjadikan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, cara pengumpulan data dilanjutkan dengan wawancara kepada narasumber guna mendukung data sekunder. Analisis data yaitu deskriptif-kualitatif karena memberikan gambaran secara lengkap, jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang teliti. Konsepsi teoritis kasasi sejak awal pembentukannya sangat mempertahankan pakem bahwa kasasi hanya memeriksa kesalahan penerapan hukum. Model ini seperti di Perancis, Belanda, Hindia Belanda, namun Mahkamah Agung Indonesia juga memeriksa fakta, ditandai adanya model mengadili sendiri dalam pemeriksaan kasasi ketika telah membatalkan putusan judex factie. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana melebihi judex factie bertentangan dengan asas yang melekat pada pemeriksaan Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana perkara tindak pidana korupsi antara lain kedudukan terdakwa saat melakukan korupsi, peran terdakwa dalam melakukan korupsi, jumlah kerugian negara, penggunaan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Mahkamah Agung yang memidana melebihi judex factie cenderung memberikan efek jera atau deterrence effect kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

This study aims to find, know, understand, analyze and explain about the teoritical conception of the Supreme Court in prosecuting criminal rate at appeal level, especially in relation to the Supreme Court as judex juris who examines the facts and considerations of the Supreme Court in imposing the criminal punishment heavier than the judex factie in cases of corruption. The research method from the feature perspective is the descriptive legal research that is the research that completely describes the legal issues. Moreover, the research from the type is normative legal research that is research that focuses on the positive legal norms and make secondary data from the binding strength perspective are classified into primary, secondary, tertiary legal material, The data collection was done by literature study on the legal materials, both primary, secondary and tertiary legal material. Although this research is a normative legal research, the way in collecting the data is continued by interviewing the resource persons to support secondary data. Data analysis was descriptive-qualitative because it gives a complete picture, clear and deep about the problem carefully The teorical conception of cassation only examines the misappropriation of the law. The model is like in france, the netherlands, the netherlands indees, but the supreme of court of indonesia also examines the facts, market by the model of judjing itself in a cassation appeal when it has canceled the judex factie judgment. The supreme court overtuns criminal judex factie contrary to the principle attached to the supreme court examination. Basic consideration of the supreme court in handling criminal cases of the corruption include the position of the defendant in the corruption the amount of states losses, the use of money obtained from proceeds of crime. The supreme court that punishes more than judex factie tend to give a deterrence effect to the perpetrators of the criminal act of corruption.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Kasasi, Korupsi.