TINJAUAN PENGATURAN HAK CUTI NOTARIS SEBELUM MENJABAT SELAMA DUA TAHUN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

ARIF WIDYATAMA, Dr. Harry Purwanto, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tinjauan Pengaturan Hak Cuti Notaris Sebelum Menjabat Dua Tahun Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Arif Widyatama1 dan Harry Purwanto2 INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji (1) pengaturan secara yuridis terhadap cuti notaris sebelum menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun guna memenuhi hak dasar, dan (2) mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang tidak dapat menjalankan jabatannya secara terus menerus dalam waktu tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan pemaparan secara deskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen, sehingga memperoleh data sekunder berupa bahan primer, sekunder maupun tersier. Pada tahap selanjutnya seluruh bahan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kuantitatif, yakni penelitian terhadap gejala-gejala hukum dalam karakteristik tertentu yang dianalisis dengan teori secara objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pengaturan secara yuridis terhadap cuti notaris sebelum menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun guna mengakomodasi hak dasar, dapat dilakukan melalui keputusan yang bersifat diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau dalam hal ini Majelis Pengawas. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan alasan cuti yang bersifat mendesak dan secara objektif sebagai kriteria dari diskresi dan diuji melalui asasasas umum pemerintahan yang baik. Perihal tersebut ditujukkan agar memiliki kekuatan legalitas tertentu. Keputusan tersebut wajib dipahami merupakan salah satu upaya dalam menegakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. (2) Akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang tidak dapat menjalankan jabatannya secara terus menerus dalam waktu tertentu sebaiknya menggunakan haknya apabila terdapat suatu keadaan, sehingga mengakibatkan seorang notaris tidak mampu atau tidak dapat menjalankan jabatannya dan dimungkinkan melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat imperatif. Pelanggaran tersebut memuat suatu sanksi sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN dan UUJNP, namun secara tekni dalam penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam peraturan menteri. Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas. Dilain sisi kewenangan dari Majelis Pengawas tersebut tidak hanya memberikan sanksi semata, namun turut memberikan pembinaan bagi kinerja seorang notaris. Perihal tersebut guna menjaga muruah dan memupuk integritas jabatan notaris pada tatanan masyarakat, sedangkan sanksi pada dasarnya ditujukkan untuk mengembalikan fitrah jabatan notaris.

A Juridical Review on the Regulation of Right of Leave of Notaries before Two Years of Service in the Law of Notary Arif Widyatama3 and Harry Purwanto4 ABSTRACT This study aimed to determine, understand and study (1) juridical regulation of notaries’ leave before serving for 2 (two) years to fulfill natural rights, and (2) legal effect and responsibility of notaries who can’t carry out their position continuously in a certain period. This was a normative legal study which emphasized on literature study with descriptive description. Literature study was performed through document study to gain secondary data, i.e. primary, secondary and tertiary materials. In the next stage, all collected materials were analyzed by quantitative method, i.e. study on legal symptoms in certain characteristics which were analyzed using theory objectively The results of this research indicate that: (1) setting legally against the notary leave office before running for 2 (two) years in order to accommodate the fundamental rights, can be made through decisions that are discretion issued by officials Government or in this Assembly of Trustees. The decision was issued based on the reason of leave which are urgent and objectively as the criteria of discretion and tested through the General principles of Government. The subject attempted to have the power of a certain legality. The decision is understood compulsory is one of the efforts in erecting the obligation and responsibility of the Government. (2) the legal consequences and the responsibility of the notary public who can't run Office continuously in a certain time. Due to the law based on the existence of obligations and prohibitions in the Office of notary public is imperative, but not adhered to. The legal consequences in the form of a sanction. In order to avoid abuses, the notary should use rights in the form of leave here with all the procedures that must be met first. Use of leave and keep the obligations and prohibitions in the Office of notary public is a form of keeping of honor and the image of the Office on public order, so basically the existence of sanctions will restore the Office of notary public is changed.

Kata Kunci : Notaris, Cuti, Hak Dasar, Diskresi, Notary, Leave, Natural Right, Discretion