PENGARUH KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TERHADAP KETIMPANGAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

IGNATIUS ADHI N, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc. Sc.

2018 | Tesis | S2 SAINS ILMU EKONOMI

Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dalam satu dekade terakahir. Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan terjadinya penurunan, namun tingkat ketimpangan justru cenderung meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan yang terjadi bukan diantara kelompok paling kaya dengan kelompok paling miskin, melainkan diantara kelompok di atas kelompok miskin, pada kuintil ke 2, 3 atau 4. Untuk mengatasi masalah ketimpangan ini, pemerintah telah menempuh kebijakan redistribusi. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan sejak periode pemerintahan Orde Baru, namun masalah ketimpangan masih belum dapat teratasi. Deskripsi ketimpangan di Indonesia, mengindikasikan bahwa, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat diasosiasikan dengan perbaikan tingkat ketimpangan. Sedangkan tingkat kemiskinan awal tidak memberikan indikasi yang kuat pada tingkat ketimpangan di akhir periode amatan. Hal tersebut sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diikuti dengan penurunan ketimpangan. Sementara dari hasil regresi data panel, terdapat indikasi bahwa secara bersama-sama variable kebijakan redsitribusi mampu mempengaruhi ketimpangan. Komponen kebijakan berupa strategi pro-poor growth, kebijakan desentralisasi fiskal dan kebijakan pajak penghasilan terbukti memiliki pengaruh untuk menekan ketimpangan. Pengaruh paling besar dalam mengurangi ketimpangan, terjadi pada koponen kebijakan pajak. Sedangkan efek belanja sosial pemerintah tidak terbukti secara nyata mampu menekan ketimpangan.

The government economic policy has stimulated economic growth. At the same time, economic growth has been able to reduce poverty in the last decade. Although the poverty rate indicates a decline, the level of inequality tends to increase. This condition indicates that inequality does not occur among the richest groups with the poorest group, but among the non poor, in the second, trird or fourth quintiles. Overcoming this inequality problem, the government has pursued a redistribution policy. This policy has been implemented since the "Orde baru" period, but the problem of inequality is still not resolved. Description of inequality in Indonesia, indicating that, on average, low economic growth can be associated with improved equality. While the initial poverty level does not provide a strong indication to the level of inequality at the end of the observation period. This is in line with the findings of previous studies that poverty reduction is not always followed by a decrease in inequality. While the panel data regression resut there are indications that the variable of redsitribution policy influence inequality. Policy components in the form of pro-poor growth strategy, fiscal decentralization policy and income tax policy have been shown to have an effect to reduce inequality. The greatest influence in reducing inequality, occurs in the tax policy component. While the effect of government social spending is not proven to be able to suppress inequality.

Kata Kunci : ketimpangan, kebijakan redistribusi, pro poor growth, desentralisasi fiskal