Analisi Yuridis Kedudukan Upah Buruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 Dikaitkan Dengan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Hal Terjadi Kepailitan

JEKSON FIRDAUS S., Hariyanto, S.H.,M.Kn.

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Kedudukan upah buruh dan tagihan dari kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan) yang memiliki hak khusus sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Jo. Pasal 59 Ayat (1) UUK-PKPU setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 dalam hal terjadi kepailitan. 2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan terkait tagihan upah buruh dikaitkan dengan hak ekslusif yang dimiliki kreditor separatis, apabila dihadapkan dengan keadaan nilai harta pailit jauh lebih kecil dari nilai tagihan (utang) dari seluruh kreditor yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data - data yang berkaitan dengan kepailitan, jaminan kebendaan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Meskipun penelitian ini bersifat normatif, akan tetapi juga akan menggunakan analisis ilmiah dan kejadian empiris untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis, mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terkait dengan kedudukan tagihan upah buruh dan kedudukan tagihan Kreditor Separatis setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengakibatkan terjadi dua kemungkinan, yaitu: Pertama: upah buruh tetap tidak dapat mendahului kedudukan Kreditor Separatis apabila Kreditor Separatis mempergunakan hak eksekusi yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 59 Ayat (1) UUK-PKPU. Kedua: upah buruh hanya dapat didahulukan dari semua kreditor yang ada apabila Kreditor Separatis tidak melaksanakan hak eksekusi yang dimilikinya. Sehubungan dengan cara mengatasi permasalahan terkait tagihan upah buruh dikaitkan dengan hak ekslusif yang dimiliki kreditor separatis, apabila dihadapkan dengan keadaan nilai harta pailit jauh lebih kecil dari nilai tagihan (utang), maka solusi yang terbaik adalah Kreditor Separatis tidak mempergunakan hak eksekusi yang dimilikinya sehingga hasil penjualan harta pailit dapat dibagikan Kurator berdasarkan asas paritas creditorium dan asas pari passu prorate parte.

The purpose of this research is to understand: 1. the position of wage labourers and claim of secured creditors (holders of security rights), in the case of the secured creditors execute theirs security rights after the enactment of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 in the event of bankruptcy process. 2. How to overcome the problems related to wage bill related to the exclusive rights owned by separatist creditors, when faced with the state of the bankrupt property value is much smaller than the value of the bill (debt) of all existing creditors. This research is a normative legal research that processes and uses data related to bankruptcy matters, security rights and the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013. Although this research is normative, it also uses scientific analysis and empirical events to explain legal facts examined by scientific work and juridical thinking, processes the results of various related disciplines for the purposes of legal material analysis, but not alters the characteristics of law as a normative science. The results of this research indicate that, in relation to the position of the wage labourers and the position of the Separatist Creditors bills following the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 67 / PUU-XI / 2013 resulted in two possibilities: First: the wages of the labourers still can not precede the position of Separatist Creditor if Separatist Creditors do execution rights under the terms of Article 55 Jo. Article 59 Paragraph (1) Bankrupty Law. Second: the wages of labourers may only take precedence over all existing creditors if the Separatist Creditor don't do execution rights. In relation how to overcome the problems related to wage bill related to the exclusive rights of separatist creditors, when faced with the state of the bankrupt property value is much smaller than the value of the debt (debt), then the best solution is the Separatist Creditors do not use the right of execution so that the results sale of bankrupt property can be distributed by Kurator based on creditorium parity principle and pari passu prorate parte principle.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013, hukum kepailitan, hukum jaminan kebendaan, kreditor separatis, upah buruh.